REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan pada Senin 8 Oktober 2018 sudah mulai ada aktivitas di sekolah di Palu, Sigi dan Donggala. Meskipun tidak akan langsung menjalankan proses belajar-mengajar yang efektif karena guru, siswa dan pegawai masih banyak yang mengungsi di gunung atau luar Palu.
Untuk itu, semua guru dan tenaga kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengungsi ke luar Palu, Donggala ataupun Sigi untuk segera kembali.
"Tapi untuk anak eksodus ada yang ke Jawa, Maluku, dan daerah lainnya saya sudah dispensasi bisa lanjutkan sekolah di sana," ungkap Kepala Disdikbud Sulteng Irwan Lahace dalam rapat koordinasi Penanggulangan Dampak Bencana Gempa dan Tsunami bersama Mendikbud di LPMP Palu, Sabtu (6/10).
Dia menyampaikan, hingga saat ini sekitar 186 ribu di 1.724 satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK yang terganggu layanan pendidikannya di tiga kabupaten terparah yaitu Kota Palu, Donggala dan Sigi. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah karena hingga saat ini pendataan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena terbatas akses.
"Pendataan belum berjalan baik, karena komunikasi masih terganggu. Dinas Pendidikan Donggala, Sigi dan Parimo belum bisa berkoordinasi dan belum ada laporan," kata Irwan.
Adapun untuk korban jiwa, baru 20 guru yang teridentifikasi dan 13 dilaporkan hilangnya. Tentunya, jelas Irwan, jumlah tersebut akan terus bertambah karena kemungkinan masih banyak siswa ataupun guru yang terseret tsunami.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah dan pihak sekolah mulai proaktif mengajak anak-anak untuk kembali belajar di sekolah. Nantinya pihak sekolah juga bisa memberikan trauma healing bagi anak-anak.
"Pemulihan psikologis anak itu utama, jadi saya berpesan kepada para guru dan kepala sekolah untuk menguruskan trauma healing," kata Muhadjir.
Untuk menunjang pembelajaran, pemerintah pusat juga akan segera membangun sekolah darurat ataupun sekolah sangat darurat dengan menggunakan tenda-tenda berstandar Unicef. Namun dia belum menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah tenda yang akan dibangun.
"Untuk saat ini kami masih kami data perlu berapa tendanya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika