REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengapreasiasi penunjukan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Ia mengatakan penunjukan itu tepat karena JK memiliki pengalaman penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 2004.
"Dua bulan waktu habis dilantik tsunami Aceh meledak dan alhamdulillah relatif kesannya baik sampai sekarang," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
Menurutnya, penanganan gempa dan tsunami di Aceh sangat baik. Sebab, pihak yang terlibat dalam penanganan gempa dan tsunami Aceh juga orang yang mampu menangani persoalan bencana di Aceh.
Ia juga memuji kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK saat itu yang membuka kesempatan dunia internasional langsung memberi bantuan ke Aceh. Namun, gempa dan tsunami di wilayah Sulteng hingga hari keempat belum semua wilayah terjangkau evakuasi maupun bantuan dari luar.
Fahri mengatakan sementara ini sebagian warga terdampak gempa di Sulteng masih terisolasi. Ia juga menilai pemerintah tidak melakukan terobosan-terobosan.
"Tolong Pak JK ambil inisiatif. Saya lebih setuju Pak JK yang mengambil tugas hari-hari menangani bencana di NTB dan sulteng ini," kata Fahri.
Fahri menambahkan, DPR akan membentuk tim pengawas untuk penanganan bencana Sulteng. "Sekali lagi nanti timwas ini bisa bekerjasama, apa yang dibutuhkan oleh DPR, pengerahan anggaran, peraturan tertentu yang memang bisa mempercepat recovery kita akan bantu," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin jalannya penanganan korban gempa dan tsunami di Jawa Tengah. Presiden juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk menjadi koordinator penanganan.
"Pagi hari ini saya sampaikan sekalian agar penanganan korban gempa dan tsunami yang ada di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong dikoordinasi oleh Menkopolhukam dan dikomandoi langsung oleh Pak Wakil Presiden," ucapnya saat menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10).
Presiden juga menyampaikan akan menerima bantuan dari para negara sahabat. Ia pun menginstruksikan agar bantuan yang nantinya akan diberikan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
"Saya minta nanti Pak Menko juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada karena telepon yang masuk kepada kami (dari sejumlah negara) meminta apa yang dibutuhkan," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika