REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengaku belum mendalami kasus pecegahan Habib Rizieq Shihab. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi dikabarkan mencegah Habib Rizieq pergi keluar dari Saudi.

''Kalau pencekalan itu berarti biasanya terjadi dari sebuah negara terhadap warga negaranya untuk tidak membolehkan ke luar negeri. Tetapi, kan ini tidak berada di Indonesia. Jadi kalau beliau dicekal untuk keluar dari Arab Saudi, saya nggak bisa memahami,'' ujar Din kepada wartawan di Kantor CDCC, Jakarta Selatan, Kamis (27/9).

Din mengakui kemugkinan memang ada alasan pemerintah Arab Saudi mencegah Habib Rizieq. Akan tetapi, ia juga tidak menutup kemungkinan pemerintah Indonesia meminta ektradisi Habib Rizieq kepada pemerintah Arab.

''Mungkin saja dan sering terjadi ada permintaan ekstradisi kepada pemerintah dimana warga negara itu berada,'' katanya. ''Saya tidak tahu apakah itu ada ekstradisi. Saya terus terang saya tidak mengerti.''

Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, sebelumnya menilai tidak tepat menggunakan istilah pencegahan dalam kasus dilarangnya Habib Rizieq oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal itu disampaikan Kapitra menyusul klaim Tim Advokasi GNPF Ulama bahwa Habib Rizieq dicegah ke luar Arab Saudi.

Sebab, menurutnya, Habib Rizieq dapat masuk ke Arab Saudi tentu sudah memiliki visa yang membuatnya dapat bebas keluar-masuk negara tersebut. "Kalau dia warga negara asing lalu masuk ke suatu negara, tentu dia punya visa. Kalau dia punya visa, maka dia akan bebas keluar-masuk. Kecuali, dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi, saya pikir tidak ada cekal di sana,'' kata Kapitra di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (26/9).

Kapitra justru menduga ada kesalahpahaman otoritas Saudi kepada Habib Rizieq karena dikaitkan dengan gerakan politik. Sebab, banyaknya jamaah yang mendatangi Habib Rizieq selama berada di Saudi.

''Karena banyak orang datang (menemui Habin Rizieq), kemudian mungkin mereka berpikir ini mobilisasi untuk gerakan politik,'' kata Kapitra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika