REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Papua ditetapkan Polri sebagai salah satu daerah rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mengantisipasi potensi gangguan yang terjadi, Polri menyiapkan operasi khusus bersandi Maneng Kawi.
Papua dianggap rawan terjadi gangguan karena keberadaan kelompok bersenjata. Pada Pilkada yang lalu, penyelenggaraan pemilihan di dua daerah Papua, yakni Nduga dan Paniai terhambat karena serangan kelompok bersenjata yang disebut Polri Kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu.
"Operasi tersebut menanggulangi gangguan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua," ujar Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (26/9).
Dedi menuturkan, selain dari segi adanya kelompok bersenjata, kontur geografis Papua juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, kata dia, dalam hal pengamanan pun harus dilakukan dengan dengan cara tersendiri.
"Kita anggap papua kerawanan paling tinggi dibanding daerah lain. Dari sisi geografis, demografis termasuk ancaman KKB," kata Dedi menjelaskan.
Selain Papua, Dedi mengatakan, Polri juga mengantisipasi aktivitas bersenjata yang kerap terjadi di Sulawesi Tenggara. Seperti diketahui, Polri tetap menggelar Operasi Tinombala di Sulteng hingga saat ini. Operasi Tinombala merupakan operasi penanggulangan terorisme khusus di Indonesia Timur untuk mengejar komplotan Santoso di bawah panji Majelis Indonesia Timur (MIT)
Dedi menuturkan, operasi Tinombala dilanjutkan untuk memburu kelompok terorisme yang masih eksis di Poso. Secara umum, kata dia, Polri juga menggelar Satgas khusus untuk mengantisipasi serangan terorisme menjelang pemilu.
"Kemudian kita menggelar Satgasus Terorisme. Khusus lebih banyak di daerah Jawa maupun daerah kita anggap rawan aksi serangan terorisme selama pemilu," ujar Dedi menambahkan.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian telah menegaskan bahwa Papua adalah satu yang menjadi perhatian menjelang Pemilu 2019. "Papua masih menjadi atensi kita," ujar Tito.
Meski ada daerah rawan, Tito memastikan persiapan pemilu telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan adanya persiapan dan koordinasi beserta seluruh pemangku kebijakan terkait.
Tito juga menyatakan bahwa pemilihan legislatif (pileg) dianalisis bakal lebih rawan konflik daripada pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, kata dia, pileg merupakan ajang pertarungan antar partai di daerah yang lebih masih.
"Yang kita perhatikan agak rawan bukan pilpresnya tapi pilegnya karena semua mau survive ingin terpilih," kata Tito di sela rapat koordinasi pengamanan Pemilu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (13/9) lalu.
Tito menjelaskan, partai akan berusaha memenangkan caleg untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen sebanyak empat persen. Syarat itu harus dipenuhi. Para calon legislatif (caleg) akan bertanding di daerah pilihan masing-masing dengan calon antar partai lainnya. Hal inilah yang kata Tito dianggap lebih rawan konflik. "Itu pertarungan keras," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika