Rabu 26 Sep 2018 17:57 WIB

Kabupaten Bulungan Siapkan 3.000 Hektare Lahan Transmigrasi

Setiap Kepala Keluarga (KK) transmigran mendapat jatah dua hektare lahan.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Yusuf Assidiq
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, dan Bupati Bulungan Kalimantan Utara, Sujati, saat menghadiri pelepasan transmigran asal DIY.
Foto: Neni Ridarineni.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, dan Bupati Bulungan Kalimantan Utara, Sujati, saat menghadiri pelepasan transmigran asal DIY.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu tujuan transmigran dari DIY. Saat ini, masih tersedia sekitar 3.000 hektare lahan untuk para transmigran.

Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Sujati, pada wartawan usai acara Pelepasan Transmigran Lokasi Tanjung Buka SP 6B Kabupaten Bulungan  Provinsi Kalimantan Utara dan Penandatanganan MoU Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah  dengan Sharing APBD  Program  Tahun 2019, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta.

Menurutnya, setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat jatah dua hektare lahan dan jatah hidup berupa beras, bumbu-bumbu, dan lain-lain selama 18 bulan. Harapannya, program itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para transmigran dan berkontribusi untuk pembangunan.

"Apalagi lokasi yang digunakan untuk transmigrasi merupakan daerwh program pangan yang bisa ditanami padi, kedelai, dan jagung. Diharapkan dalam waktu delapan bulan sudah bisa ditanam. Karena di daerah ini tidak ada musim kemarau panjang. Kalau tidak hujan paling lama lima hari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi, mengatakan pada 2018 terdapat 97 KK dari DIY yang ikut program transmigrasi. Mereka akan ditempatkan di 10 lokasi, termasuk ke Kabupaten Bulungan.

Ia juga menjelaskan, mulai tahun ini, program transmigrasi menggunakan program sharing APBD kabupaten/kota yang merupakan pertama kali di Indonesia. Dana sharing tersebut untuk membangun rumah transmigran, jamban, serta sarana air bersih.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement