REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai upaya memerangi penyelundupan narkoba tak bisa hanya dilakukan oleh Polri ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurutnya, diperlukan keterlibatan instansi lain untuk menutup jalur rawan penyelundupan narkoba.

“Mendorong TNI AL, Polairud, BNN dan Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan pada rute-rute yang sering digunakan oleh penyelundup, terutama mengawasi dan menindak tegas kapal-kapal yang melakukan transaksi di tengah laut,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- di Jakarta, Selasa (25/9).

Mantan ketua Komisi III DPR itu menambahkan, harus ada pengawasan khusus atas wilayah-wilayah yang sering menjadi pelabuhan tikus. Sebab, sindikat kejahatan internasional menggunakan kapal untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tikus di banyak wilayah.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Polri dan BNN terus meningkatkan kewaspadaan. “Terutama dalam mengawasi peredaran narkotika dan mengantisipasi kemungkinan narkoba jenis baru,” tegasnya.

Bamsoet menambahkan,  sejauh ini kinerja pemerintah dalam memerangi narkoba patut diapresiasi. Legislator Golkar itu juga mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan narkotika.

“Pemerintah telah menetapkan Indonesia sebagai darurat narkotika. Dan DPR menegaskan komitmennya untuk berperan aktif melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menyebut, wilayah perairan dari Aceh, Medan, Riau, Kepulauan Riau hingga Lampung menjadi pintu masuk narkoba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika