REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pendamping Joko Widodo menegaskan, dirinya maju mendampingi pejawat untuk membantu pembangunan ekonomi nasional. Khususnya, agar kesenjangan antara masyarakat desa dan perkotaan semakin rendah.
“Saya mengusung isu arus baru ekonomi Indonesia. Sebab, arus lama melahirkan konglomerat dengan teori triple down effect agar menetes ke bawah, ternyata tidak menetes juga,” kata Ma’ruf di Jakarta, Ahad (16/9) malam.
Kiai Ma’ruf menilai, kondisi saat ini menunjukkan golongan atas semakin kuat sedangkan yang di bawah makin lemah. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sebuah arah pembangunan ekonomi yang lebih merata. Arus barus itu merupakan penerapan ekonomi berdasarkan sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Arus baru ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan, yang tujuannya menghilangkan berbagai kesenjangan,” jelasnya.
Baca juga: Habib Rizieq: Ijtima' Ulama tidak Main-Main Beri Dukungan
Kesenjangan yang dimaksud baik antara yang lemah dan yang kuat, kesenjangan antar daerah, hingga kesenjangan daya saing produk lokal dan asing. Ketiga kesenjangan tersebut yang harus difokuskan pemerintah saat ini. Menurut Ma’ruf berbagai kesenjangan tersebut menyebabkan pembangunan ekonomi nasional saat ini belum berkeadilan.
Sebab, berdasarkan realita di lapangan, kesenjangan yang didapati sangat tinggi dan menimbulkan kecemburuan satu-sama lain. Hal itu, lanjut Ma’ruf, akan sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa ada suatu solusi konkret dari pemerintah. “Karena itu, kesenjangan harus dihilangka. Bukan membenturkan yang kuat dan lemah, tapi menguatkan yang lemah melalui upaya kemitraan,” tutur dia.
Menurut Ma’ruf landasan untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan telah dimulai Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak tahun 2014. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan satu harga untuk bahan bakar, serta pengembangan produk-produk unggulan di daerah.
Ke depan, kata dia, Indonesia harus mampu menciptakan pasar sendiri di dalam negeri yang kuat dan berdaya saing. Hal itu agar kebutuhan domestik tidak melulu bergantung pada pasar global. Maka dengan demikian, pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah memiliki ruang untuk mengembangkan diri.
Baca juga: Ijtima Ulama II Menetapkan Empat Hal Ini
Baca juga: Ijtima Ulama II Resmi Dukung Prabowo-Sandiaga
Ikuti Whatsapp Channel Republika