REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengimbau pengadaan Kantor Perizinan 'Halal'. Di kantor itu, tidak ada lagi pungutan dan birokrasi yang panjang. "Di era kepemimpinan kami semoga dari program 100 hari itu tidak ada lagi izin yang tidak punya kepastian," kata Nurdin pada pembukaan Pekan Ekonomi Syariah 2018 di Makassar, Jumat 914/9).
Dia mengatakan, selain dibutuhkan adanya Kantor Perizinan Halal itu, dapat diikuti oleh instutisi lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga masyarakat dapat menikmati rumah yang layak dan pihak perbankan harus mendukung hal ini.
Menurut dia, Sulsel harus dapat menjadi contoh di wilayah Indonesia bagian timur. Pasalnya, jika Sulsel berkembang maka wilayah timur juga ikut berkembang.
"Jadi tidak perlu birokrasi diperpanjang. Kami hadir sebagai birokrat yang melayani. Kalau sudah 100 hari masih ada menghambat ya harus ditinggalkan, kenapa harus dipelihara," tandasnya.
Kondisi yang masih miris di pelosok pedesaan, lanjut dia, karena masih banyaknya yang merintih sulit mendapatkan pinjaman,. Shingga mereka terkadang terjerat hutang dari para rentenir.
Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Sulsel mengajak semua pihak untuk mengangkat derajat masyarakat desa dan pesisir. "Mari kita sama-sama mencoba mengangkat derajat yang ada di desa dan pesisir. Penyakit kita selama ini ego sektor yang harus dihilangkan," ujar Nurdin.
Usai memberikan sambutan pada pembukaan PES 2018, Nurdin bersama para mitra melakukan foto bersama setelah pemukulan gendang secara serentak sebagai pertanda pembukaan PES 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
