REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iklan layanan masyarakat yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bioskop-bioskop menuai pro-kontra lantaran iklan tersebut ada di jelang pemilihan presiden (pilpres). Menanggapi hal tersebut bakal calon wakil presiden (cawapres), Sandiaga Salahuddin Uno ikut menilai untuk tidak perlu membesar-besarkan hal tersebut selagi tidak ada yang dilanggar.
"Bagi saya yang penting ada nggak undang-undang yang dilanggar, ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalau nggak ya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Buat saya, woles sajalah," kata Sandi saat ditemui di Bulungan, Jakarta, Jumat (14/9).
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut beranggapan bahwa orang datang untuk menyaksikan film, sehingga wajar jika orang banyak yang bereaksi ketika melihat iklan tersebut. Apalagi di tahun politik seperti ini, menurut Sandi wajar orang melihat iklan tersebut sebagai sebuah kampanye.
"Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan taruh iklan di bioskop," katanya.
Baca juga: Jokowi Komentari Polemik Iklan Kinerja Pemerintah di Bioskop
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menanggapi santai terkait tudingan curi kampanye di dalam iklan tersebut. Menurut dia Jokowi di dalam iklan tersebut merupakan sebagai kepala negara, bukan kandidat calon presiden.
"Menurut saya (Jokowi di iklan bioskop) sebagai kepala negara. Sebagai pemerintah, apa yang sudah dikerjakan, jalan tol sudah dibangun di mana saja kan rakyat juga perlu tahu," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Ara menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga bertugas untuk menyosialisasikan apa yang telah dikerjakan pemerintah. Dengan begitu, orang yang datang ke bioskop bisa mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.
"Jadi biar fair. Hidup ini kan harus fair, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, sehingga rakyat mendapatkan informasi yang objektif," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika