REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, Kwik Kian Gie masih merupakan kader partainya. Menurut dia, Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri itu akan lebih dekat dengan PDIP.
"Tetap sebagai kader utama, kader senior," kata dia melalui pesan singkat, Kamis (13/9).
Ia mengatakan, Kwik merupakan sosok yang murah hati. Karena itu, Kwik sering memberi nasihat kepada semua pihak yang berniat menggunakan pemikirannya.
Selain itu, ia mengakui Kwik memiliki kedekatan dengan ayah Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo. Ia mengatakan, Kwik dan Sumitro sama-sama lulusan Rotterdam, Belanda.
"Sandi juga bersahabat dengan anak sulung Pak Kwik, Kwik Ing Hie. Jadi mereka sudah lama berteman," kata dia.
Namun, Hendrawan mengatakan, Kwik selalu lebih dekat dengan PDIP. Pasalnya, hampir semua sahabat Kwik berada di PDIP.
Ia menambahkan, PDIP masih sering berdiskusi dengan Kwik, termasuk berdebat tentang kritiknya selama ini. Menurut dia, Kwik terobsesi agar Indonesia kembali ke UUD 1945 yang sebelelum amandemen. Pasalnya, lanjut dia, Kwik melihat sistem ekonomi saat ini sangat liberal dan mulai meresahkan.
"Jangan bicara untung rugi. Ini perjuangan ideologi ekonomi," kata dia.
Meski begitu, ia mengatakan, PDIP akan bersikap demokratis. "Itu pilihan pribadi. Tapi percayalah, loyalitas dan integritasnya sudah teruji," ujar dia.
Sebelumnya, Prabowo mengklaim Kwik akan menjadi salah satu dari dewan penasihat dalam Pilpres 2019. Ia mengatakan, pihaknya akan fokus pada masalah ekonomi dalam kampanye mendatang.
Ajakan terhadap fungsionaris PDIP itu, Prabowo mengatakan, tak lepas dari kondisi ekonomi saat ini yang dinilai terlalu membebankan rakyat. Dia melanjutkan, tim juga akan diisi oleh kekuatan kaum muda yang sebagian nantinya tidak akan dilibatkan dalam politik praktis.
"Jadi saya kira soal tim pakar itu ada dua, di tim kampanye dan ada yang di tim khsusus. Katakanlah ada orang-orang yang tidak kami libatkan di politik praktis tapi kami tugaskan untuk memikirkan policy saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
