REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Baru pertama bertugas usai serah terima jabatan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah langsung melakukan gebrakan dengan meminta audit proyek infratruktur. Nurdin mengatakan dia akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek-proyek infrastruktur yang telah berjalan pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya Syahrul Yasin Limpo. "Kita akan minta BPKP (audit)," kata Nurdin yang ditemui usai serah terima jabatan (sertijab) di Makassar, Jumat (7/9).
Pelibatan BPKP, Nurdin mengatakan, terkait dengan rencana evaluasi berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Meski meminta audit dilaksanakan, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menegaskan jika pihaknya tidak sedang mencari-cari kesalahan.
"Kami ini kan mau kick off. Kami harus mulai dari mengaudit dulu, agar kami tahu start-nya dari mana," ujarnya.
Audit tersebut, kata dia, untuk memperjelas titik awal pemerintahannya mulai bekerja sehingga jika dari hasil audit tersebut ditemukan masalah hukum maka akan menjadi tanggung jawab pengelola lama. "Kami tidak mau terlibat," katanya.
Ia bersama Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah bersepakat tidak lagi mundur ke belakang, tetapi maju ke depan. "Kami tidak mengurus masa lalu, tetapi maju ke depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
