REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja menyebut pagu anggaran yang diajukan untuk TNI/Pertahanan sebesar Rp107 Triliun belum termasuk anggaran untuk Komando Operasi Khusus. Menurut Hadiyan, anggaran belum diajukan dalam pagu anggaran karena menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang Koopsusbag.
"Belum, belum, itu nunggu Keppres dulu, kalau keppresnya belum ada ya belum," ujar Hadiyan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Panglima TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Menurutnya, jika Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto menyebut Rp 1,5 Triliun untuk dana koopsus TNI, itu baru perencanaan. Karenanya, Hadiyan mengungkap anggaran itu masih dibicarakan dan dirancang terlebih dulu perkembangan dengan Mabes TNI terkait pengadaan Koopssus tersebut.
"Ya itu perencanaan panglima tapi sekali lagi Kemenkeu pasti akan menanyakan dasarnya pengeluaran itu soal apa penganggaran uang itu apa, organisasi itu dasarnya apa," katanya
Lebih lanjut, Hadiyan mengungkapkan pagu anggaran untuk TNI/Pertahanan sudah final sebesar Rp 107 Trilliun. Jumlah tersebut yang disetujui dari kebutuhan yang diminta Kementerian Pertahanan/TNI sebesar Rp 215 Triliun.
"Yang jelas 100 persen itu Rp 107 Triliun sekian, sudah dibagi secaraa proposional, penentuan Mabes TNI berapa, TNI AD berapa, AU berapa," ujarnya.
Ia juga memastikan jika jumlah tersebut meliputi pembangunan organisasi baru kawasan Timur. "Sudah sebagian, sarananya dulu kan belum ada," katanya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto mengungkapkan TNI mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,5 Triliun dalam pagu anggaran TNI untuk tahun 2019. Tambahan anggaran itu diajukan untuk kebutuhan pembangunan organisasi baru di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Selatan, Sorong dan Papua.
Dengan begitu, pagu anggaran untuk Pertahanan/TNI 2019 diharapkan naik menjadi Rp 107 Triliun, dari pagu anggaran TNI yang disetujui saat ini sebesar Rp 106 triliun lebih.
"Pagu anggaran yang sudah disetujui Rp106 koma sekian (triliun) kemudian kita minta tambahan menjadi 107 koma sekian (triliun). Utamanya untuk pembangunan organisasi baru di wilayah timur di Sulsel, Papua, Sorong," ujar Hadi usai rapat kerja dengan Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9).
Selain itu, Hadi mengungkap tambahan pengajuan anggaran untuk pembentukan organisasi baru Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI. Anggaran diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemilihan material khusus, senjata dan perlengkapan lainnya.
"(tambahan) Rp 1,5 Triliun paling banyak adalah untuk pembangunan infrastruktur kemudian melengkapi material khusus karena kalau pasukan khusus beda dengan yang lain harus memiliki material khusus," ungkap Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
