REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan akan ada sanksi yang diberikan kepada kader Partai Demokrat yang tidak menaati perintah partai. Hal itu disampaikan Syarief menyusul adanya sejumlah kader Partai Demokrat yang membelot dari partai dengan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ujar Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut Syarief, partai mewajibkan semua kadernya untuk segaris dengan keputusan Partai. Untuk Pilpres 2019, Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Memang di PD itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada partai apapun yang diputuskan pimpinan. Memang fatsunnya demikian," ujar Syarief.

Syarief tidak mengungkap jelas sanksi yang akan dikenakan terhadap kader yang membelot keputusan partai tersebut. Sebab, pihak yang berwenang memproses dugaan pelanggaran kader Partai Demokrat adalah Dewan Kehormatan. Ia juga tidak membantah jika Dewan Kehormatan nantinya akan menggelar rapat terkait hal tersebut.

"Itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi. Saya pikir akan berjalan sesuai sistem yang berlaku," kata Syarief.

Namun Anggota Komisi I DPR itu menilai jika ada kader yang membelot keputusan partai sudah masuk kategori pelanggaran berat.

"Itu kalau menurut saya berat. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat.

Sebelumnya, sejumlah kader yang disebut mendukung Jokowi-Ma'ruf antara lain Deddy Mizwar, Lukas Enembe dan Soekarwo. Deddy Mizwar bahkan secara terang-terangan dan sudah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Namun ia diketahui belum memberikan surat pengunduran secara resmi.

Sebelumnya juga kader yang lebih dahulu membelot perintah partai yakni Gubernur NTB  Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika