REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan gagasan pendirian desa binaan di beberapa daerah yang rawan gempa pascabencana di Lombok. Desa binaan ini akan dibentuk menjadi daerah yang siap dalam menghadapi bencana gempa.
Seperti yang telah diketahui bahwa tiga gempa besar melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 29 Juli, 5 Agustus, dan 19 Agustus lalu. Guncangan tiga gempa besar dengan kekuatan di atas 6.0 Skala Richter (SR) telah mengakibatkan kerusakan berat. Kebanyakan kerusakan yang terjadi pada bangunan karena pondasinya yang tidak kuat dan bahannya yang bersifat kaku seperti batako.
Untuk mewujudkan desa binaan tersebut, Tim Satgas ITB untuk Lombok berkunjung ke berbagai instansi, desa dan dusun untuk berdiskusi dengan berbagai pihak dan masyarakat terkait gagasan tersebut. Tim yang dipimpin Ir. Mipi Ananta Kusuma dari Kelompok Keahlian Geodesi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian pertama-tama melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menawarkan gagasan ITB terkait desa binaan yang cocok diaplikasikan pada daerah rawan bencana gempa seperti Lombok.
Berbekal data hasil pemetaan wilayah kerusakan di Lombok dengan menggunakan pesawat tanpa awak, beberapa daerah dirasa cocok untuk menjadi contoh desa binaan yang digagas ITB. Daerah-daerah tersebut adalah Desa Selat di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Desa Sembalun Bumbung di Lombok Timur, dan Dusun Jambi Anom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara.
Mipi Ananta Kusuma mengatakan penentuan desa binaan ini karena masing-masing daerah tersebut mewakili tipikal daerah di Lombok. Mewakili daerah yang terletak di pegunungan adalah Sembalun Bumbung karena letaknya yang dekat dengan pegunngan Rinjani. Desa Selat mewakili daerah yang terletak dekat dengan daerah urban atau kota, sedangkan Jambi Anom mewakili daerah pedesaan yang dekat dengan laut.
"Konsep desa binaan yang ditawarkan adalah daerah dengan akses publik yang baik serta perumahan yang sehat. Di dalamnya terdapat konsep hunian permanen yang cocok untuk daerah rawan bencana gempa seperti Lombok. Penataan ruang publik juga dipikirkan secara apik dalam konsep tersebut," kata Mipi seperti dalam siaran pers ITB, Jumat (31/8).
Ia menuturkan, rumah huni yang digagas akan menggunakan material yang tahan goncangan gempa seperti kayu atau bambu. Meski dibuat dari bahan tersebut, hunian ini bersifat permanen dengan fasilitas kamar mandi dan fasilitas lain sesuai standar rumah sehat.
Material bangunan juga bisa didapatkan dari Lombok sehingga akan akan menguntungkan orang-orang di Lombok juga. Perawatan rumah pun bisa dilakukan orang Lombok sendiri yang sudah sangat familiar dengan kayu dan bambu.
"Sebagai tahap awal, rencananya akan dibangun satu contoh di tiap daerah yang diharapkan jadi desa binaan. Membuat posko di desa jati Anom. Dome, nanti ada rumah contoh, ada water treatment, ada MCK pokoknya satu set lengkap. Kami ingin tunjukkan ke masyarakat, ini produknya bisa dipakai bisa ditiru. Siap pendampingan untuk menghidupkan itu. Nanti akan ada dosen atau mahasiswa yang mendampingi selama proses mencontoh itu,” tuturnya.
Dalam penataan ruang ini, kata dia, luas lahan hunian yang dimiliki warga memang akan berkurang untuk memberi ruang pada fasilitas publik. Penataan ini juga akan melibatkan pembuatan sertifikat tanah dan Izini Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru. Dinas PU pun merasa penggunaan material tersebut akan lebih tahan lama.
“Hasil assessment untuk gedung-gedung pemerintah itu juga ternyata dengan menggunakan baja ringan atau genteng keramik itu banyak yang roboh karena licin. Yang pakai konvensional malah tahan lama. Ini pelajaran yang kita petik,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, hingga hari Rabu (29/8) tercatat sebanyak 32.129 rumah di lombok rusak akibat diguncang oleh rentetan gempa bumi. Sebanyak 16.231 rumah di antaranya mengalami kerusakan berat. Sisanya, rusak sedang dan rusak ringan.
Melalui akun Twitter pribadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, perbaikan rumah yang rusak akan segera dimulai pada 1 September 2018. Dikutip dari siaran resmi Istana, pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat ditargetkan akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan.
Setelah gempa bumi, saatnya NTB bangkit kembali.
Perbaikan rumah yang rusak akan kita mulai pada 1 September 2018. Pemerintah mengirimkan 400 insinyur muda CPNS untuk mendampingi masyarakat membangun sekitar 74.000 rumah tahan gempa menggantikan rumah yang rusak di Pulau Lombok. pic.twitter.com/Tc6c2vShBb
— Joko Widodo (@jokowi) August 29, 2018
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemberangkatan 400 tenaga insinyur muda tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai Kamis (30/8). Pada Selasa, (28/8), Basuki memberikan pengarahan kepada para CPNS yang akan diberangkatkan ke Lombok.
“Prinsipnya adalah build back better. Mereka akan dilatih 1-2 hari mengenai rumah tahan gempa yakni Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kementerian PUPR sebelum disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok. Di Lombok saat ini sudah ada aplikator Risha yang akan mengajarkan cara membuat dan merakit Risha serta sudah ada rumah contoh yang dibangun serta cetakan beton modularnya. Mereka akan bertugas minimal satu bulan,” kata Basuki.