Rabu 29 Aug 2018 19:43 WIB

'Pemerintah Jangan Ikut Bikin Tegang #2019GantiPresiden'

Negara harus tenang dan jangan terpancing.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memaparkan penjelasan usai memberikan laporan tambahan terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/5).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memaparkan penjelasan usai memberikan laporan tambahan terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau agar pemerintah memfasilitasi para pendukung gerakan #2019GantiPresiden beserta kelompok yang menentangnya. Perbedaan pandangan jelang Pemilihan Presiden 2019 perlu disikapi pemerintah dengan bijak. Negara harus tenang dan jangan terpancing.

“Bagus difasilitasi. Biarkan orang belajar mengorganisir diri secara damai. Pokoknya, apapun perbedaan pendapat itu harus dikasih tempat,” kata Fahri kepada wartawan usai Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/8).

Ia mengatakan, pemberian tempat kepada seluruh kelompok masyarakat menceminkan sifat demokrasi di Indonesia. Setiap perbedaan pendapat dalam perpolitikan harus dihormati dan tidak boleh ada pelarangan sedikitpun. Fahri mengatakan, itu semua adalah mekanisme politik biasa dan tak perlu ada kekhawatiran berlebih.

Di sisi lain, kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dua pasang. Alhasil, perdebatan pun akan berkutat seputar dua pasangan tersebut. Berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia juga dialami oleh negara-negara di dunia yang sudah menerapkan sistem demokrasi.

"Jangan pemerintah ikut bikin tegang. Negara harus tenang, pakai nahan, macem-macem, tidak usah. Santai saja,” katanya.

Senada dengan Fahri, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, hal itu merupakan hal biasa sebagai ruang dari proses demokrasi. Perdebatan untuk ‘ganti’ atau ‘tetap’, dia mengatakan, merupakan isu yang tak bisa terhindarkan dalam siklus lima tahunan pergantian pemimpin. Fahri mengatakan, justru menjadi aneh jika tak ada ajakan atau seruan mengganti presiden.

 “Agak aneh juga kalau tidak ada isu itu (ganti presiden). Jadi lihatlah susbtansinya dan memang sudah ruangnya. Maksud gerakan itu kan bila tiba 2019 maka ganti presiden,” ujarnya.

Hinca mengatakan, tidak mungkin kubu pejawat Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menyerukan ganti pemimpin dan kubu penantang, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerukan tetap Jokowi. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini merupakan suatu masa yang wajar. Ia mengatakan, tinggal bagaimana selanjutnya kedua pasangan calon dan pengusungnya menyiapkan gagasan ide untuk kemajuan bangsa.

Tren penggunaan hastag atau tanda tagar di media jejaring sosial, lanjut dia, mulai populer sejak tiga tahun terakhir. Bertepatan dengan kemajuan teknologi, era demokrasi pun semakin terbuka dan fasilitas hashtag ikut dimanfaatkan dalam menyuarakan aspirasi. “Jadi tagar itu hanya salah satu bagian saja. Buat saya asyik-asyik saja,” ujar dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement