REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengirimkan 400 insinyur muda yang merupakan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka ditugaskan menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa.
Para CPNS akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis, 30 Agustus 2018 dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI. "Prinsipnya adalah build back better. Mereka akan dilatih satu sampai dua hari mengenai rumah tahan gempa yakni Risha yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kementerian PUPR sebelum disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan pengarahan kepada para CPNS yang akan ditugaskan di Lombok, Selasa (28/8).
Ia menambahkan, di Lombok saat ini sudah ada aplikator Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang akan mengajarkan cara membuat dan merakit Risha. Di sana juga sudah terdapat rumah contoh yang dibangun serta cetakan beton modular yang bida digunakan.
"Mereka akan bertugas minimal satu bulan," katanya.
Dalam melakukan pendampingan, nantinya akan dibentuk tim fasilitator terdiri dari sembilan hingga 10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehab rekon 100 hingga 150 rumah. Namun banyaknya jumlah dan luasnya sebaran rumah yang rusak membutuhkan tenaga fasilitator yang banyak pula.
Diperkirakan, kebutuhan tenaga pendamping untuk perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah diperlukan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator. Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS untuk menjadi bagian dari tim fasilitator sebagai bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dalam mempercepat proses rehab rekon.
Perbaikan rumah akan dimulai pada 1 September 2018 dan sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan sehingga NTB bisa bangkit kembali lebih cepat. Rehab rekon rumah yang rusak akan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator. Rumah harus dibangun dengan kualitas yang lebih baik, mampu menahan guncangan gempa karena potensi gempa terjadi di masa mendatang tetap ada.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 30 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.
Perkuatan struktur rumah menurutnya tidak hanya diperlukan pada rumah yang mengalami rusak berat saja namun rumah-rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan. Hal ini karena hampir seluruh rumah yang rusak disebabkan tidak memiliki struktur bangunan yang baik seperti tidak adanya kolom dan tulangan besi.
Untuk fasilitas publik seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit ditargetkan bisa kembali berfungsi memberikan pelayanan pada Desember 2018.
Jumlah fasilitas publik yang rusak masih terus dilakukan verifikasi. Sementara ini jumlah sekolah yang rusak 330 buah terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA. Sedangkan Rumah Ibadah sebanyak 6 rusak, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesdes dan Posyandu sebanyak 118 rusak, sedangkan untuk Pasar sebanyak 22 juga dilaporkan rusak.
"Angka ini masih terus bergerak. Untuk fasilitas publik, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang," ujar Danis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika