REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengatakan, sarana layanan publik dari pemerintah di daerah, baik Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten terdampak gempa masih berjalan.
"Sebagai laporan, untuk daerah yang terdampak gempa, sarana pemerintah daerah, pelayanan publik, secara khusus kami laporkan, Alhamdulillah pemda tetap berfungsi dengan segala keterbatasannya," ujarnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, NTB, Selasa (28/8).
TGB mengatakan, NTB telah mendapatkan bantuan tenda dan 24 kontainer dari donatur yang sebagian telah dipergunakan sebagai sarana pelayanan terpadu untuk masyarakat. Ia juga sudah meminta Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar agar pelayanan dasar kepada masyarakat harus terus diupayakan bersifat fungsional.
"Alhamdulillah hal ini sudah terwujud, pelayanan kesehatan, melalui RSUD juga sudah berjalan. Tenda-tenda pasien juga sudah berdiri, bantuan dari rumah sakit lapangan yang dikerahkan oleh TNI, rumah sakit terapung hasil kerja sama TNI dan Kementerian Kesehatan," ucapnya.
TGB menyampaikan, salah satu yang menjadi pertimbangan bencana gempa di NTB ini tidak menjadi bencana nasional, karena perangkat pemerintahan di daerah masih berjalan dengan baik.
"Kami minta dukungan dari Mendagri, khususnya ASN yang bertugas di NTB untuk bisa melaksanakan tugas dengan optimisme, terlebih sejak kemarin, kami telah mendeklarasikan gerakan 'NTB Bangun Kembali'. Ini menandai kita telah masuk dari fase transisi ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," kata dia.
TGB menambahkan, kuatnya pranata adat di NTB berbanding lurus dengan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi bencana ini. Kabupaten Lombok Utara misalnya, merupakan wilayah yang masyarakatnya sangat kuat memegang pranata adatnya sehingga ketika pejabat tertinggi sekalipun datang berkunjung, mereka menerima dengan tenang dan baik tanpa ada protes.
"Lombok Utara adalah salah satu contoh daerah yang pranata adatnya tetap dijalankan, sehingga situasi sekritis apapun bisa mereka hadapi dengan tenang," kata TGB menjelaskan.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan pemerintahan daerah di NTB masih berfungsi. Atas dasar itulah, pemerintah pusat tak menetapkan bencana gempa bumi Lombok sebagai bencana nasional.
"Syarat bencana nasional salah satunya jika pemerintah daerah (pemda) tidak berfungsi. Sementara dalam kondisi saat ini, pemerintah Provinsi NTB masih berfungsi, begitu juga dengan pemerintah kabupaten setempat," jelas Tjahjo lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (20/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika