REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menegaskan, negara haruslah memfasilitasi perbedaan pendapat yang ada di mayarakat. Ia mengingatkan Presiden, perbedaan pendapat yang dihambat akan berujung bahaya bagi Indonesia. Fahri menegaskan, dalam negera demokrasi kebebasan berpendapat adalah segalanya.
"Kalau ada gerakan itu (#2019GantiPresiden), yang menurut saya sangat halus, itu adalah aspirasi. Boleh dilawan dengan damai," katanya melalui video yang disebarakan melalui akun Twitter-nya dan telah dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (27/8).
Fahri menambahkan, bakal calon presiden (capres) pejawat Joko Widodo (Jokowi) semestinya tak perlu takut dengan gerakan #2019GantiPresiden. Lagipula, berbagai survei menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin jauh lebih tinggi dari pasangan penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Fahri, semestinya tim Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dapat membuat opini tandingan yang mendukung pemerintah. Ia mengatakan, telah banyak deklarasi gerakan yang mendukung pemerintah dan tak mendapat hambatan.
"Kenapa kalau deklarasi yang berbeda pendapat dihambat? Opini kontra opini, demonstrasi kontra demonstrasi," kata dia.
Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang dibangun untuk menghormati perbedaan pendapat. Adanya tentangan bagi masyarakat yang berbeda pendapat merupakan kemunduran dalam demokrasi.
Menurutnya, adanya perbedaan bukan berarti memecah belah bangsa. Fahri mengatakan, itu merupakan modal untuk kemajuan bangsa. "Jangan percaya kita akan bermusuhan. Kita hanya menyatakan perbedaan, tidak mungkin ada serangan fisik," ucapnya.
Fahri mengatakan, jika negara tidak berani memfasilitasi perbedaan pendapat, maka bangsa itu akan mati. Karena itu, ia mengimbau semua pihak menyikapi adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah dengan dewasa.
"Sikapilah dengan kedewasaan yang kita miliki. Kita mampu saling menjaga dan menghargasi satu sama lainnya. Jangan takut, maju terus," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
