REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi pemerintah yang tak memangkas program-program prorakyat meski harus menyusun RAPBN dengan penuh hati-hati. “Sangat kelihatan kesinambungan pemerintah dalam berpihak kepada 40 persen masyarakat kecil yang memang harus diangkat derajat kehidupnnya,” tutur Misbakhun dalam siaran persnya, Sabtu (18/7).
Dalam RAPBN 2019 yang diusulkan pemerintah adanya kenaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Bidikmisi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, program-program itu menunjukkan keseriusan penerintah meningkatkan dan harkat martabat masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menekan angka kemiskinan.
Misbakhun menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang kredibel. Menurutnya, kredibilitas APBN sangat penting untuk menjaga perekonomian nasional ke depan.
“Kredibilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN yang disusun pemerintah dan dibahas bersama DPR,” ujar Misbakhun.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan RAPBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun beserta nota keuangannya ke DPR, Kamis (16/8). Merujuk RAPBN 2019, pemerintah menyodorkan sejumlah proyeksi ekonomi untuk tahun depan.
Salah satu proyeksi dalam RAPBN 2019 adalah kurs dolar Amerika Serikat (USD) yang dipatok di angka Rp 14.400. Angka itu lebih tinggi ketimbang asumsi makro APBN 2018 yang mematok kurs USD setara Rp 13.400.
Sedangkan proyeksi defisit di RAPBN 2019 sebesar 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dibandingkan defisit fiskal tahun ini di angka 2,21 persen. Menurut Misbakhun, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menyusun RAPBN 2019.
“RAPBN ini menunjukkan pemerintah berhati-hati meski volumenya dinaikkan. Saya melihatnya sebagai iktikad pemerintah menjaga kesinambungan program-program prorakyat,” ujar legislator Golkar yang gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu.
Legislator yang duduk di Komisi Keuangan DPR itu menjelaskan, pemerintah memang harus mengantisipasi gejolak ekonomi di Turki, perang dagang antara Tiongkok lawan Amerika Serikat dan ketidakpastian global. Hanya saja, katanya, hal yang patut diapresiasi adalah keseriusan pemerintahan Jokowi menggarap infrastruktur dengan mengalokasikan dana Rp 420 triliun dalam RAPBN 2019.
Menurut Misbakhun, ada celah fiskal lebih lebar bagi pemerintah pada tahun depan untuk menggarap infrastruktur. “Artinya pemerintah ingin menyelesaikan dengan tuntas program infrastrutur di lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
