REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dalam RAPBN 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sebagai bagian dari agenda demokrasi nasional. Menurut data RAPBN 2019 yang dikutip, Jumat (17/8), anggaran untuk Pemilu 2019 lebih besar dibandingkan anggaran pemilihan kepada daerah serentak 2018 yang tercatat sebesar Rp 16 triliun.
"Tahun ini untuk pilkada Rp 16 triliun, dan tahun depan Rp 24,8 triliun. Ini termasuk persiapan yang sekarang sudah dilakukan dan tahun depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Arah kebijakan dari alokasi anggaran Pemilu 2019 adalah untuk meningkatkan kualitas lembaga demokrasi, menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil, mewujudkan birokrasi yang netral, dan melaksanakan tahapan pemilu yang aman. Kegiatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 antara lain dijalankan oleh KPU dalam hal pelaksanaan tahapan, Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan dan pengembangan kelembagaan, serta Kementerian Pertanahan dan Polri terkait pengamanan pemilu.
Alokasi anggaran pemilu juga diharapkan mampu meningkatkan indikator demokrasi yang dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi pemilih. Pada 2017, angka Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 70,09.
Perubahan Indeks Demokrasi Indonesia dari 2016-2017 dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu kebebasan sipil yang naik 2,3 poin (76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (70,11 menjadi 66,63), dan lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (62,05 menjadi 72,49). Angka Indeks Demokrasi Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 74,6 pada 2018 dan 75 pada 2019. Sementara tingkat partisipasi pemilih juga diharapkan meningkat dari 75,1 persen (2014) menjadi 77,5 persen pada 2019.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Pilpres 2019 akan berjalan dengan lunak tanpa kekerasan. JK mengatakan, hal itu karena kontestan pilpres 2019 melibatkan sosok ulama dan pengusaha dari kedua kubu.
"Saya yakin pemilu ini akan soft, (karena) ada ulama di situ, ada pengusaha. Biasanya pengusaha dan ulama itu tidak akan main keras. Jadi saya yakin baik untuk bangsa kita, pemilu ini lebih soft, lebih kepada (pemaparan) ide-ide," katanya di kantor Wapres Jakarta, Jumat (10/8).
Munculnya sosok KH Ma'ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo dan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto, Jusuf Kalla mengaku tidak mengetahui secara persis pertimbangan masing-masing koalisi. "Tentu ada alasan dan pertimbangan masing-masing, saya sendiri tidak mengetahui soal pasangan masing-masing, seperti pertimbangan kenapa Pak Sandi, kenapa Pak Ma'ruf; saya tentu berada di luar (lingkaran) itu," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika