Ahad 12 Aug 2018 19:00 WIB

Pengganti Sandiaga Harus Bisa Terjemahkan Kemauan Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru harus memahami persoalan internal birokrasi.

Rep: Sri Handayani/ Red: Andi Nur Aminah
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosok pengganti mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno masih menjadi misteri. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan wakil gubernur baru harus mampu menerjemahkan kemauan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

"Pak Anies background-nya dosen, orangnya lebih egaliter dan terbuka. Beliau bekerja di tataran policy. Orang yang cocok menjadi wakil gubernur adalah yang bisa menerjemahkan kemauan beliau," kata Trubus ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (12/8).

Menurut Trubus, Anies merupakan orang yang visioner. Ia berpikir untuk masa depan. Hal ini sering kali tidak dipahami oleh para bawahannya. Oleh karena itu, pengganti Sandiaga harus mampu menerjemahkan keinginannya tersebut agar kebijakannya bisa diimplementasikan dengan baik.

Baca: Siapa Cocok Gantikan Sandiaga?

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru harus memahami persoalan internal birokrasi. Ia menilai, dalam 10 bulan pemerintahan Anies-Sandi, seperti ada dualisme kepemimpinan di antara keduanya. Dalam pemerintahan yang baru, Anies dan wakilnya harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta harus lebih banyak berbicara ke luar, sementara wakilnya harus melakukan koordinasi ke dalam.

Selain berkoordinasi dengan gubernur, wakil gubernur yang baru harus dapat merangkul berbagai institusi di bawahnya, seperti para deputi gubernur, Bappeda, BKD, TGUPP, dan DPRD. Dengan begitu, semua program akan berjalan dengan baik.  "Waktu Jokowi-Ahok, Jokowi keluar, Ahok mengurusi internal. Ketika Ahok naik, wakilnya Djarot. Dia mantan wali kota, jadi tahu. Dia yang mengurus ke dalam," kata dia.

Selain dengan kalangan Pemprov sendiri, wakil gubernur DKI Jakarta juga harus menjalin komunikasi dengan pihak luar, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman. Dengan begitu, semua kebijakan akan berjalan dengan baik.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement