REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi meminta agar Partai Demokrat segera menertibkan para kadernya. Terutama mereka yang berbicara tidak sopan dan mengatasnamakan partai.
"Penting agar Partai Demokrat menertibkan kader atau pengurus yang mengatasnamakan institusi partai agar dalam berbicara lebih intelek, lebih sopan, dan mencerminkan nilai-nilai perjuangan partainya sendiri," ujar Viva Yoga kepada Republika.co.id, Ahad (12/8)
Pernyataannya ini menanggapi perihal cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengungkap ada mahar di balik mulusnya jalan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dalam cuitannya, Andi Arief mengatakan bahwa PAN dan PKS menerima mahar pelicin Wakil Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi pendamping Prabowo.
Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai rencana tindakan hukum atas cuitan tersebut, menurutnya cuitan Andi Arief bukankah hal penting. Dia juga percaya bahwa cuitan tersebut tidak akan merusam koalisi yang sudah terbentuk
"Bagi PAN, twitt Andi Arief tidak penting. Tidak usah diperdebatkan. Kan sudah menjadi satu koalisi di pilpres," ujarnya.
Sebelumnya, tengah ramai di jagad dunia maya perihal cuitan Andi Arief yang mengungkap adanya mahar politik dalam koalisi Gerindra-PAN-PKS. Andi mengaku tidak habis pikir bagaimana kemudian PKS dan PAN menerima mahar masing-masing senilai Rp 500 miliar untuk memuluskan jalan Sandi sebagai cawapres Prabowo.
Tidak berhenti pada Sandi yang mengguyur PAN dan PKS dengan segudang uangnya. Andi Arief yang dongkol juga menyebutkan Prabowo sebagai Jenderal kardus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, istilah 'Jenderal Kardus' adalah luapan emosi pribadi Andi Arief atas ketidakpuasan terhadap kondisi koalisi parpol yang ada. Syarif enggan berkomentar terkait kebenaran jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan uang Rp 500 miliar ke PKS dan PAN untuk posisi calon wakil presiden (cawapres).
"Yang penting apa yang disampaikan oleh Andi Arief (soal jenderal kardus) itu merupakan manifestasi daripada ketidakpuasan," ujarnya, Kamis (9/8) dini hari.
Selain itu, Syarif Hasan juga menegaskan bahwa Partai Demokrat selama ini tidak pernah meminta kepada Partai Gerindra untuk meminta posisi cawapres. Justru, kata Syarif, posisi cawapres itu diserahkan kepada capresnya. "Tapi, tentunya setelah diputuskan harus disampaikan kepada Partai Demokrat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika