REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden sekaligus politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla dikabarkan masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi memang meminta secara langsung kepada Jusuf Kalla untuk menjadi Ketua Timses pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Informasi awal demikian, tapi untuk pastinya kita tunggu formasi dan struktur dari Tim Kampanye Nasional," ujar Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di Jakarta, Jumat (10/8).
Lodewijk mengaku sudah mendengar bahwa pihak Istana telah menunjuk JK untuk masuk jajaran tim sukses. Menurut dia, jika Presiden Jokowi meminta JK masuk tim sukses, maka itu disebabkan Jokowi mengetahui betul kualitas JK.
"Kalau Pak Jokowi minta Pak JK, pasti karena beliau tahu kualitas Pak JK," jelas dia.
Selain itu, kata Lodewijk, Jokowi sudah melihat jelas loyalitas JK selama mendampinginya sejak Pilpres 2014 lalu. "Pak JK sudah tunjukkan loyalitasnya. Lima tahun bukan waktu yang pendek. Kalau Pak Jokowi minta Pak JK, berarti Pak Jokowi menilai Pak JK positif," ujarnya.
Terkait permintaan Jokowi ini, Juru Bicara Wapres Husain Abdullah mengatakan bahwa Jusuf Kalla telah menolaknya. "Sikap Pak JK lebih memilih fokus melaksanakan tugas pemerintahan. Bukannya menolak, melainkan Pak JK memilih menjadi penjaga gawang saja," kata dia di Jakarta, Jumat (10/8).
Permintaan tersebut, ungkap Husain, disampaikan Jokowi saat dia menemui Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/8) siang. Husain mengatakan Wapres Jusuf Kalla mempunyai pertimbangan matang terkait dengan pilihannya untuk tidak terlibat dalam tim pemenangan Jokowi.
JK lebih mempertimbangkan kepentingan umum bangsa dan negara dibanding kepentingan kelompok politik tertentu. "JK memilih tetap konsisten saja melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi dan JK tanpa harus terlibat dalam kegiatan pilpres," tambah Husain.
Dengan tidak terlibat dalam tim pemenangan kampanye Jokowi/Ma'ruf Amin tersebut, JK dapat mengendalikan pemerintahan saat Jokowi cuti kampanye nanti sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan di pusat selama kampanye Pilpres.
"Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan Pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau," ujar Husain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika