REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Teka-teki nama cawapres pejawat Joko Widodo masih misterius. Presiden menyebut nama cawapresnya ke depan berinisial 'M'.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, nama depannya juga berinisial 'M'. Sehingga dapat diasumsikan namanya juga termasuk dalam daftar calon wakil Presiden Joko Widodo. "Banyak yang M, saya juga (inisialnya) 'M' (Muhammad Jusuf Kalla)," kata Wapres Jusuf Kalla usai membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandung, Rabu malam.
Terkait nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD, yang diduga kuat sebagai calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019, JK meminta masyarakat menunggu pengumuman dari Presiden. "Ya kita tunggu Presiden (Jokowi) saja," tambahnya.
Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi telah "sowan" kepadanya, Wapres Kalla enggan memberikan jawaban tersebut kepada wartawan.
Baca juga, PBNU Klarifikasi Soal Opsi Tinggalkan Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, mengatakan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019 berhuruf depan 'M'. Sejumlah nama yang diprediksi tersebut antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Muhammad Jusuf Kalla.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI P terus berkomunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selama ini, kata Hasto, hubungan PDI P dan PBNU berjalan baik.
"Hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan, maupun juga secara personal sangat baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Said Aqil Siradj berjalan dengan baik," kata Hasto ditemui di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta pada Rabu malam.
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan kekhawatirannya bahwa warga Nahdliyin merasa tidak bertanggung jawab moral untuk menyukseskan kepemerintahan jika cawapres bukan dari kader NU.
Hasto menilai hal itu merupakan dinamika politik yang wajar menjelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hasto, hal yang dilakukan PDI Perjuangan adalah mendengarkan dan memperhatikan dinamika politik yang terjadi.
Terkait nama Mahfud MD yang dikatakan oleh Robikin bukanlah kader PBNU, Hasto menjelaskan, partai akan mendengarkan aspirasi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak pendukung.
"Pada prinsipnya kami juga menghormati hak politik dari Presiden Jokowi bahwa siapa pun yang menjadi pendamping dari Pak Jokowi harus bisa bekerja sama dengan baik, kemudian juga memperkuat upaya-upaya untuk melakukan pemenangan itu, sesuai di dalam menjalankan kepemerintahan ke depan," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika