REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan tiga unit rumah susun (rusun) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Ketiga rusun tersebut yaitu Rusun Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat.
Rusun di Jalan Inspeksi BKT, Jakarta Timur terdiri dari empat tower dengan 1.020 unit, Rusun PIK Pulogadung terdiri dari dua tower dengan 510 unit, sementara Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat memiliki dua tower dengan 421 unit. Total anggaran yang diusulkan dimatikan dalam APBDP 2018 mencapai Rp 712,57 miliar dengan total delapan tower dan 1.951 unit.
Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria mengatakan pembatalan dilakukan karena ketidaktelitian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam membuat anggaran. Akibatnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemprov DKI yang sudah banyak pun semakin bertambah.
"Coba kalau dikasih ke dinas pendidikan dan sosial itu, masyarakat akan berterimakasih," kata Iman usai rapat membahas penyerapan APBD DKI 2018 di DPRD, Selasa (7/8) malam.
Iman mencontohkan, dalam pembangunan rusun Karang Anyar diperlukan proses panjang. Karena program ini juga mencakup revitalisasi yang harus melalui proses relokasi warga rusun dan lelang penghapusan aset.
Iman meminta agar dalam perencanaan para personel satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memperhitungkan waktu penyelesaian proyek. Apabila tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, program itu sebaiknya dimasukkan dalam program multiyears.
"Kalau enggak bisa single year kan bisa multi years. Itu kan bukan hal yang haram," ujar dia.
Anggota Komisi D Bestari Barus meminta Pemprov DKI meninjau ulang kondisi rusun saat ini. Berdasarkan tinjauan yang pernah ia lakukan, konstruksi rusun-rusun tersebut tidak sesuai perencanaan. "Waktu kami datang ke sana ngeri kondisi bangunan ini. Enggak ada yang lurus, bengkok semua. Itu nanti cek dulu lah (sebelum pembayaran)," kata Bestari.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi DKIJakarta, Meli Budiastuti menjelaskan, pembangunan rusun membutuhkan waktu 14 bulan. Oleh karenanya, kegiatan itu memang seharusnya masuk dalam program multi years. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya proses pergantian gubernur.
"Namun karena ada pergantian Gubernur maka tidak boleh, jadi single year," kata Meli.
Ia memastikan anggaran tersebut akan kembali diusulkan pada APBD 2019/2020. Kebijakan ini berdampak pada terhentinya ketiga proyek. Selain itu, ada 15 rusun lain yang belum dibayar kepada pengembang.
Sementara itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sampai dengan per 31 Juli 2018 hanya sebesar Rp 27,41 triliun. Realisasi penyerapan APBD ini mencapai 36,51 persen dari target sebesar 40,82 persen.
"Minus 4,31 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan akhir Juni, ini menunjukkan kinerja yang lebih positif, karena akhir Juni kita masih diatas angka lima persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/8).
Sandi menjelaskan, sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 11,21 triliun atau 27,91 persen dibandingkan dengan target 30,43 berarti ini variansnya ada di minus 2,5 persen. Menurut dia, hal ini merupakan salah satu dampak penyerapan anggaran kegiatan pengadaan tanah yang masih terkendala disebabkan perencanaannya maupun efek jual beli tanah.
Kabar baiknya, lanjut Sandi, semua dinas sudah di atas target penyerapan. Ada delapan dinas yang terbesar penyerapannya di antaranya Dinas Kesehatan targetnya 47 persen sudah mencapai 57 persen jadi capaiannya di atas target 9,82 persen. Dinas Pendidikan target 45,68 persen, yang tercapai 46,93 persen realisasi sudah tercapai per 31 Juli 2018. Jadi di atas 1,25 persen dari target realisasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
