REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI P terus berkomunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selama ini, kata Hasto, hubungan PDI P dan PBNU berjalan baik.
"Hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan, maupun juga secara personal sangat baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Said Aqil Siradj berjalan dengan baik," kata Hasto ditemui di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta pada Rabu malam.
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan kekhawatirannya bahwa warga Nahdliyin merasa tidak bertanggung jawab moral untuk menyukseskan kepemerintahan jika cawapres bukan dari kader NU.
Hasto menilai hal itu merupakan dinamika politik yang wajar menjelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hasto, hal yang dilakukan PDI Perjuangan adalah mendengarkan dan memperhatikan dinamika politik yang terjadi.
Baca juga, PBNU Klarifikasi Soal Opsi Tinggalkan Jokowi.
Terkait nama Mahfud MD yang dikatakan oleh Robikin bukanlah kader PBNU, Hasto menjelaskan, partai akan mendengarkan aspirasi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak pendukung.
"Pada prinsipnya kami juga menghormati hak politik dari Presiden Jokowi bahwa siapa pun yang menjadi pendamping dari Pak Jokowi harus bisa bekerja sama dengan baik, kemudian juga memperkuat upaya-upaya untuk melakukan pemenangan itu, sesuai di dalam menjalankan kepemerintahan ke depan," kata Hasto.
Hasto menjelaskan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan mengenai pilihan tokoh calon wakil presiden telah mempertimbangkan masukan dari para ketua umum partai pendukung.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan calon wakil presiden akan berinisial nama depan huruf "M".
Menurut sejumlah survei, beberapa tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden pasangan Jokowi antara lain Muhammad Jusuf Kalla, Mahfud MD, Moeldoko, Ma'ruf Amin, dan Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menepis adanya ancaman PBNU ke Jokowi ihwal pemilihan kandidat. "Berita itu tidak benar, tidak ada ancam mengancam," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Rabu (8/8).
PBNU sangat menyayangkan beredarnya berita tidak benar tersebut. "PBNU hanya mengusulkan empat kader NU terbaik kepada Pak Jokowi, jika Pak Jokowi tidak berkenan dengan usulan tersebut tidak mengapa, tidak apa apa, tidak masalah, itu haknya Pak Jokowi, wewenang beliau."
Ikuti Whatsapp Channel Republika