Rabu 08 Aug 2018 12:52 WIB

Sinyal Perubahan Arah Koalisi PAN dan Kode dari Jokowi

Hari ini PAN menggelar rakernas untuk memutuskan arah koalisi Pilpres 2019.

Rep: Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Ali Mansur, Antara/ Red: Andri Saubani
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua hari jelang penutupan masa pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di KPU, eskalasi politik menuju Pilpres 2019 bergulir dengan capat. Perubahan konstelasi koalisi parpol pun mulai menunjukkan tanda-tandanya.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini identik dengan koalisi pendukung capres Prabowo Subianto mengakui adanya kebuntuan dalam pembahasan cawapres di antara koalis parpol. PKS menyorongkan Salim Segaf Al-Jufri, Demokrat menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara PAN sendiri memiliki kandidat yakni Zulkifli Hasan.

Meski baru belakangan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo, AHY malah punya peluang besar dipilih Prabowo menjadi cawapres. Secara hitung-hitungan politik, cawapres yang diusung PKS dan PAN bisa dibilang 'kalah kelas'.

Berdasarkan raihan kursi DPR, Demokrat paling tinggi dengan 62 kursi (10,19 persen), sementara PAN memiliki 46 kursi (7,6 persen) dan PKS punya 40 kursi (6,7 persen). Elektabilitas AHY berdasarkan survei terakhir Median juga yang tertinggi di angka 7,3 persen. Adapun, cawapres PAN, Zulkifli Hasan elektabilitasnya 1,7 persen dan Salim Segaf dari PKS hanya 0,2 persen.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Selasa (7/8), menyebut syarat sebagai jalan tengah dari kebuntuan pembahasan cawapres untuk Prabowo. "Insya allah ke Prabowo, kalau dari peta yang ada. Tapi sekali lagi ada syaratnya, kita tetap mendorong Bang Zul (Zulkifli Hasan), kalau tidak itu, kita tetap minta tetap ke Pak Prabowo tidak ambil partai lain," ujar Yandri.

Yandri menegaskan, partainya tidak setuju Prabowo mengambil nama-nama dari partai, jika tidak memilih Zulkifli Hasan. "Kalau Pak prabowo ambil Salim Segaf misalnya, ya kami tidak setuju, atau ngambil AHY pasti kami tidak setuju," ujar Yandri.

Yandri mengungkap partainya lebih menginginkan agar Prabowo memilih Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres. Nama Somad sebagai jalan tengah dari nama-nama cawapres dari parpol.

"Itu sudah hampir pendapat umum dari seluruh provinsi (DPW). Kita sekarang lagi mengkomunikasikan Abdul Somad, jalan tengahnya. Saya yakin kalau UAS mau, partai-partai yang lain bisa menerima. Itu sebagai jalan tengah," katanya.

Namun, kemungkinan besar Somad tidak akan dipilih Prabowo sebagai cawapres. Petinggi Gerindra, pada Selasa (7/8) malam telah mengonfirmasi bahwa Prabowo telah menerima pesan langsung dari Somad bahwa sang ulama tetap teguh dalam pendiriannya di jalan dakwah.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyarankan Prabowo tidak memilih cawapres dari wakil parpol. Menurutnya, hal itu sebagai jalan tengah untuk mencari cawapres yang diterima oleh semua partai politik pengusung Prabowo.

"Mungkin jalan tengah dicari yang bisa memperkuat kandidat tapi tidak berparpol. Itu kan perlu waktu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8).

Zulkifli menyebut jika cawapres berasal dari parpol, masing-masing partai bersikukuh mendorong kadernya untuk posisi cawapres, termasuk juga PAN. "Baik partai itu bukan tidak menarik dan itu menarik. Tapi kan di partai itu ada egonya ya. Kalau partai ini yang ini maunya, kalau kita kan ini juga enggak mau," kata Zulkifli.

Karenanya, saat ini PAN juga tidak 'ngotot' agar kader PAN menjadi cawapres. Prabowo sendiri, kemungkinan akan memutuskan siapa bakal cawapres pada Rabu (8/8).

"Ya tentu karena kalau kita ngotot kan yang lain juga ngotot ya. Kalau ngotot semua bagimana kan wakilnya cuma satu," ujarnya.

Baca juga:

[video] PAN: Tunggu Saja Injury Time

Zulkifli Bertemu Jokowi

Di sela alotnya pembahasan bakal cawapres di antara koalisi parpol pendukung Prabowo, Zulkifli pada Selasa (7/8) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/8). Pertemuan sekitar satu jam itu berlangsung tertutup dari pukul 15.40 hingga 16.30 WIB.

Seusai pertemuan, Zulkifli Hasan juga tidak memberikan pernyataan kepada wartawan yang sudah menunggunya. "Saya juga belum tahu hasilnya, karena belum bertemu dengan beliau (Zulkifli Hasan)," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Jakarta, Selasa (7/8) saat dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut memang tidak masuk dalam agenda resmi Presiden Jokowi pada Selasa kemarin. Namun, mobil dinas Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua MPR itu melintas di lapangan parkir Wisma Negara pada Selasa sore. Wisma Negara kerap menjadi pintu masuk sekaligus tempat parkir para tamu Presiden yang tidak sulit untuk diketahui wartawan.

Terkait apakah hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada hari ini, 8 Agustus 2018, Eddy juga belum bisa memastikannya. "(Apakah dibicarakan di Rakernas besok atau tidak) tergantung ya, itu diskresi Ketua Umum," ungkap Eddy.

Seusai bertemu Jokowi, Zulkifli menerima kedatangan Prabowo di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra, Jakarta sekitar pukul 20.20 WIB. Prabowo datang bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazir.

Pertemuan itu berlangsung singkat dan tertutup "Iya (Prabowo bertemu dengan Zulkifli)," ujar Fuad Bawazir, seusai pertemuan.

Sebelum mendatangi rumah Zulkifli, Prabowo terpantau media meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pukul 21.14 WIB. Prabowo yang mengenakan batik terlihat buru-buru meninggalkan kediamannya di Kertanegara, Jakarta.

Sehari setelah pertemuan dengan Zulkifli, Presiden Jokowi menyatakan, tak menutup kemungkinan bergabungnya PAN dalam barisan partai politik pendukungnya di Pilpres 2019. Hal ini disampaikannya usai acara peresmian pembukaan pendidikan kader ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/8).

"(PAN akan dukung pemerintah) Ya nanti dilihat," ujar Jokowi.

Saat ditanyakan apakah akan ada partai politik kesepuluh yang bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi, ia pun enggan menjawabnya. "Ya tanya Pak Romi (Romahurmuziy)," ucap dia yang juga didampingi Ketua Umum PPP.

Adapun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, koalisi pendukung Jokowi masih terbuka untuk partai politik lain, termasuk PAN dan PKS. Saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo itu sudah ada sembilan partai yang sudah tergabung ke dalam koalisi.

Hasto juga menegaskan kesembilan partai tersebut sangat solid. Bahkan, pihaknya tengah menggodok tim kampanye nasional untuk memenangkan Joko Widodo.

"Kami masih terbuka kalau ada parpol lain yang ingin bergabung dalam koalisi Jokowi," ujarnya ditemui di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (7/8).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani merasa yakin PAN akan tetap berkomitmen mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019. Muzani menyebut keyakinan itu semakin diperkuat lantaran komunikasi yang selama ini telah terjalin antara Partai Gerindra dan PAN berjalan baik.

Muzani menyebut, Partai Gerindra masih akan menunggu hasil Rakernas PAN untuk mengetahui sikap resmi PAN terkait arah koalisi di Pilpres 2019. Kebetulan, Rakernas PAN bersamaan harinya dengan rencana pengumuman cawapres Prabowo, pada Rabu ini.

"Kita tunggu saja karena PAN mau melakukan rakernas, kemudian karena alasan teknis ditunda,  jadi kita dengar apa keputusan rakernas, jadi itu yang mau kita pegang. Tapi hasil pembicaraan kami dengan teman-teman PAN, insya allah dalam komitmen yang sama yakni mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2019," ujarnya.

photo
Kesiapan Jokowi dan Prabowo Menuju Pilpres 2019

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement