REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengintensifkan komunikasi dengan partai lain, termasuk yang tergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). PKS saat ini sudah membangun komunikasi dengan PKB yang telah menyatakan dukungan untuk Jokowi.

Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan komunikasi dengan partai lain sebagai skenario cadangan apabila Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai cawapresnya. Kendati demikian, PKS tetap pada pendirian untuk membentuk capres-cawapres melawan pejawat. 

"PKS memilih jalan oposisi terhadap pemerintah, dan berusaha menghadirkan pasangan capres-cawapres untuk melawan pejawat,” ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (29/7).

Ia mengatakan proses komunikasi dengan partai lain akan terus dilakukan untuk mencari formasi terbaik capres-cawapres di luar kubu Jokowi dan Prabowo. "Opsi lain di luar Gerindra dimungkinkan jika tidak ada kesepahaman terkait cawapres dari PKS yang merupakan bagian kesepakatan eksklusif antara Pak Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri," kata Suhud.

Terkait komunikasi dengan PKB, ia mengatakan, hingga saat ini, hal yang dibahas oleh keduanya masih seputar menyamakan pandangan. Namun, ia menambahkan, komunikasi dengan PKB akan semakin intensif mendekati 10 Agustus 2018. 

Sebab, tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019. "Baru tahap penyamaan pandangan terhadap situasi sosial-politik yang ada, tetapi kami yakin mendekati tanggal 10 akan semakin intensif," kata Suhud. 

Kendati sejumlah partai sudah menyatakan dukungan untuk calon tertentu, ia menilai, hubungan antara partai-partai, termasuk yang sudah tergabung dalam koalisi, masih sangat cair. Menurut dia, ada kemungkinan partai koalisi Jokowi tidak sependapat dengan cawapres yang dipilih. Ia mengatakan partai tersebutlah yang akan dijadikan rekan berkoalisi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika