REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault batal mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Batalnya Adhyaksan maju menjadi caleg karena desakan dari pengurus Kwarnas agar tetap independen dengan tidak berpolitik praktis.
"Tadi saya juga sudah lapor ke Pak Wapres (Jusuf Kalla), supaya tidak ada pikiran ditarik ke sana ke mari, maka saya tidak menjadi caleg dari partai manapun, dan konsisten untuk tetap menjadi Ketua Kwarnas Pramuka, mengontrol pramuka seluruh Indonesia," kata Adhyaksa usai menemui Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (27/7).
Meskipun tidak ada larangan bagi pengurus Kwarnas dan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Adhyaksa menilai ada etika yang harus dia junjung sebagai Ketua Kwarnas. "Walaupun itu hak politik saya dan berdasarkan aturan juga belum jelas, tapi ada etika supaya Ketua Kwarnas tetap independen. Maka ya saya harus korbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan Pramuka Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Adhyaksa berencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta atau Sulawesi Tengah. "Dari Partai Gerindra tadinya, dapilnya Jakarta atau Sulawesi. Saya sudah lapor Pak Wapres bahwa saya tidak masuk dalam partai. Kemarin saya sudah ingin masuk Gerindra, tapi karena imbauan teman-teman semua untuk tidak (nyaleg), ya saya tidak jadi tahun ini," tuturnya.
Selanjutnya, Adhyaksa mengatakan akan fokus pada pemeliharaan pemuda Indonesia melalui gerakan pramuka. Dia akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Kwarnas periode berikutnya pada Musyawarah Nasional (Munas) Kwarnas Pramuka. "Itu nanti Munas yang menentukan. Ya saya lihatlah nanti bagaimana, kalau daerah-daerah mendukung ya maju, kalau daerah tidak mendukung ya bagaimana mau maju," ujarnya.
Munas Kwarnas Pramuka dijadwalkan berlangsung di Kendari pada 25 hingga 29 September mendatang dengan mengundang Wapres Jusuf Kalla. Meskipun ada permintaan dari Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) Imam Nahrawi untuk memundurkan jadwal Munas, Adhyaksa mengatakan penyelenggaraan tersebut tidak bisa mundur.
"Menpora minta Munas diundur ke Desember, tapi kami laporkan kalau Desember itu tidak mungkin karena pertanggungjawaban kami sudah selesai, uang (anggaran) sudah turun. Kan tidak mungkin kami kembalikan lagi ke negara. Ya nanti Pak Wapreslah yang akan mengkomunikasikan itu dengan Menpora," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
