REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengatakan, ada yang telah berkhianat terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Pernyataannya ini menanggapi jawaban Kapitra Ampera atas ajakan menjadi calon legislatif (caleg) dari PDIP.
"Sekarang semakin jelas kan mana yang taat dan mana yang khianat," ujar Slamet saat dikonfirmasi pada Kamis (19/7).
Slamet menambahkan, Kapitra sebelumnya merupakan salah satu advokat yang selama ini berjuang bersama HRS dalam menyuarakan aspirasi umat Islam. Kapitra pun beberapa kali membantu kasus-kasus yang menjerat HRS bersama advokat lainnya. Namun, setelah namanya dikenal, Kapitra justru berbelok pada PDIP.
Seperti diketahui, kata Slamet, sangat jelas dan tegas instruksi Rizieq Shihab agar tidak mendukung siapa pun orang yang diusung PDIP. Apalagi, bila kemudian menjadi bagian dari PDIP.
Bahkan, menurut Slamet, komando Rizieq Shihab sangat jelas untuk menggulingkan partai berlambang banteng itu. Pergerakan dan suara-suaranya pun jelas selama ini berseberangan dengan PDIP.
"Sikap kami sudah jelas PA 212 di bawah komando HRS tidak pernah akan mendukung siapa pun yang diusung oleh kelompok penista agama, apalagi PDIP. Instruksi HRS jelas gulingkan, tenggelamkan banteng," kata Slamet.
Namun, dengan merapatnya Kapitra ke PDIP, Slamet memastikan, Rizieq Shihab tidak akan pernah lagi menggunakan jasanya sebagai advokat. Slamet kecewa dengan langkah Kapitra yang berbelok kepada PDIP.
"Imam Besar FPI HRS saya bisa pastikan tidak akan menggunakan jasa pengacara atau advokat dari partai pendukung penista agama, apalagi dari kalangan banteng," kata Slamet.
Kapitra tidak terima bila disebut berpindah haluan karena setuju menjadi caleg dari PDIP. Ia menegaskan, akan tetap memiliki tujuan yang sama, yakni membela kehormatan agama Islam dan menyerap aspirasi umat Islam dalam kondisi apa pun dan di manapun.
"Kalau agama saya terganggu, hari ini dilantik, sore dipecat saya siap," ujar Kapitra kepada wartawan, Rabu (18/7).
Ia menilai, dengan menjadi caleg atau anggota DPR dari PDIP bukan berarti menjadikannya seorang kafir, murtad, dan munafik. Pandangan soal PDIP yang anti- Islam, menurutnya, harus dikoreksi oleh masyarakat. Termasuk menjustifikasi seolah PDIP anti-Islam dan tidak menyuarakan aspirasi umat Islam.
"Jangan cepat nge-judge seseorang, berarti kalau saya masuk cebong dong, gak boleh ke masjid dong, ngawur saja," katanya.
Tuduhan ini, menurut Kapitra, salah besar karena masih banyak umat Islam yang bergabung dalam struktur kepengurusan di PDIP dan banyak umat Islam yang juga memilih PDIP. Ia juga meminta masyarakat melihat secara lebih luas karena banyak parpol pendukung Aksi Bela Islam yang berkoalisi dengan PDIP di pilkada serentak. Belum lagi tak adanya parpol Islam yang mengusung Habib Rizieq Shihab sebagai calon presiden.
Karena itu, ia kembali menegaskan pencalonannya sebagai anggota legislatif dari PDIP merupakan pilihan pribadi yang dijamin oleh konstitusi. "Yang penting bagi saya bagaimana menjadi jembatan kebaikan, itu gol saya. Bagaimana bisa menjaga agama saya sehingga tidak seenaknya orang saling caci maki dan seenaknya negara dipecahkan karena perbedaan persepsi. Ini yang terjadi selama ini," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika