REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebutkan, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa diperluas untuk sekolah swasta. Namun, pemerintah tidak akan mewajibkan semua sekolah swasta menerapkan zonasi. Hanya bagi sekolah swasta yang berminat saja.

"Ke depan bisa (diterapkan sistem zonasi) kalau sekolah swastanya mau, tapi harus ikut aturan. Kalau tidak mau, ya silakan," kata Muhadjir saat dikonfirmasi, Kamis (19/7).

Hal itu menurut dia, sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan terhadap sekolah swasta. Sehingga diharapkan semakin banyak sekolah swasta yang berkualitas.

"Ke depan pemerintah harus bisa memberi perhatian kepada sekolah swasta. Karena pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawal kualitas dari sekolah swasta," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyampaikan, wacana perluasan sistem zonasi dalam PPDB terhadap sekolah swasta belum bisa dipastikan. Untuk sekarang, kata dia, sistem zonasi hanya di berlakukan terhadap sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang berstatus negeri.

"Sampai saat ini hanya SD, SMP dan SMA Negeri (yang diberlakukan sistem zonasi)," kata Hamid ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (19/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika