REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan puluhan bupati dari berbagai daerah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). Menurut Bupati Mamuju Utara atau Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, dalam pertemuan ini Presiden meminta agar kepala daerah turut menciptakan suasana demokrasi yang kondusif bagi masyarakat.
"Ya dinginkan suasana, ciptakan suasana demokrasi yang kondusif, baik, supaya negara kita berkembang maju. Ajari masyarakat berdemokrasi baik, bagus sehingga mereka paham apa itu demokrasi, apa sih tujuan kita berdemokrasi," ujar Agus di Istana Kepresidenan Bogor.
Selain itu, di tahun politik ini diharapkan tak ada pihak-pihak yang melakukan provokasi sehingga timbul konflik. Ia juga menuturkan, rakyat bebas menentukan pilihannya di Pemilu 2019 nanti.
"Presiden tidak mengarahkan untuk menentukan siapa," tambahnya.
Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H.Maming pun juga membenarkan hal tersebut. Menurut dia, tak ada arahan dari Presiden terkait Pilpres 2019 nanti.
"Gak ada," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 23 bupati menyampaikan keluhan dan masukan yang dihadapi di daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). Seperti masalah pengelolaan anggaran dari pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah, masalah rekruitmen PNS, serta pegawai honorer kategori 2 (K2).
"Selain itu ada masalah open bidding bagaimana tenaga daerah mendapat kesempatan yang cukup untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing," kata Bupati Jember Faida usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor.
Bupati Nias Sokhiatulo Laoly menambahkan, selain sejumlah bahasan tersebut, para bupati juga menyampaikan masalah dana alokasi khusus (DAK), BPJS, dll. Ia pun berharap, pemerintah dapat melakukan perubahan sejumlah peraturan dan UU untuk menyelesaikannya.
"Seperti K2 itu, ada yang sudah 20 tahun bertugas, 15 tahun, 12 tahun, tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Jadi kita minta kepada Presiden supaya diangkat. Kasihan mereka," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika