REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, menduga ada muatan politis dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan chat berkonten pornografi yang melibatkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Menurutnya, SP3 itu mengesankan pemerintah ingin mencoba berbuat baik kepada ulama.
"Ya bisa juga ada (muatan politis) terkait SP3 ini. Bisa saja pemerintah menyadari ternyata upaya-upaya (sikap kepada ulama) yang dilakukan menuai protes dari masyrakat. Karena ini memasuki tahun politik, pemerintah mencoba berbaik-baik kepada ulama," ujar Riza kepada wartawan di Karangasem, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6).
Dia pun enggan menegaskan lebih lanjut bahwa SP3 membuktikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan kekerasan kepada ulama itu. Riza hanya menyebut pada era pemerintahan saat ini, banyak ulama dipanggil, ditangkap atau diperiksa.
Selain itu, ada juga ulama yang dianiaya, bahkan dibunuh. "Ini menjadi pertanyaan, kenapa banyak terjadi di era Pak Jokowi. Pada era-era sebelumnya tidak ada. Misalnya pada era Bu Mega, Gus Dur, Pak SBY, kan tidak ada," tutur dia.
Meski demikian, Gerindra tetap mendukung penerbitan SP3 terhadap kasus Rizieq. Riza menyebut Gerindra selalu mengingatkan agar pemerintah memperlakukan ulama secara baik dan mengedepankan tabayyun.
"Peran para ulama selama ini, dan bahkan sejak kemerdekaan sangat besar, dalam rangka menjaga kerukunan, keumatan dan kebangsaan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi upaya apapun yang dilakukan pemerintah terkait kriminalisasi terhadap ulama," tambah Riza.
Baca Juga: Sikap Politik PA 212 tak Berubah Meski Ada SP3 Rizieq
Sementara itu, Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembicaraan mengenai SP3 kasus dugaan chat berkonten pornografi untuk Rizieq Shihab baru akan dibicarakan pada Sabtu malam ini. Penjadwalan baru tersebut setelah pembahasan gagal dilakukan pagi tadi.
Ngabalin mengatakan, pembicaraan hal ini urung dilakukan karena beberapa pihak terkait masih memiliki urusan. "Kalau tidak ada aral melintang nanti malam setelah shalat Isya itu, kata Ngabalin ditemui di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Sabtu (16/6) sore.
Ngabalin tidak memastikan lokasi pembahasan ini. Namun, ia mengatakan pembahasan tersebut akan melibatkan sejumlah pihak seperti lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, kuasa negara untuk luar negeri, dan mereka yang memahami administrasi.
Hingga saat ini, KSP pun belum mendapatkan kepastian mengenai benar-tidaknya informasi SP3. Ngabalin mengatakan belum ada satu pun dokumen yang dia lihat atau dia terima. Karena itu, Ngabalin tetap akan berkoordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko untuk memastikan kebenaran SP3 yang diterbitkan kepolisian untuk Rizieq.
Baca Juga: Istana Segera Pastikan Kebenaran SP3 Kasus Rizieq Shihab
Ikuti Whatsapp Channel Republika
