Senin 11 Jun 2018 14:10 WIB

JK: Indonesia Punya Tanggung Jawab Misi Perdamaian di DK PBB

Selama 2 tahun ke depan, Indonesia harus aktif tuntaskan permasalahan dunia.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Indira Rezkisari
Jusuf Kalla
Foto: EPA/Andrew Gombert
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, terpilihnya kembali Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi tanggung jawab baru dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di dunia. Selama dua tahun ke depan, Indonesia harus aktif membahas dan menyelesaikan sejumlah permasalahan dunia.

"Jadi kita merasa ini bukan suatu kehormatan, tapi tanggung jawab karena dapat berbicara secara langsung dalam masalah-masalah dunia ini," ujar Jusuf Kalla dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (11/6).

Jusuf Kalla mengatakan, Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB memiliki posisi yang strategis dan sangat penting. Sebab, Indonesia bisa membicarakan secara langsung masalah-masalah yang ada di dunia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peran perdamaian yang lebih besar bagi dunia.

Dewan Keamanan berada satu tingkat di bawah Majelis Umum. Menurut Jusuf Kalla, apabila dianalogikan dengan sebuah organisasi maka Dewan Keamanan merupakan pengurus harian yang bekerja sepanjang waktu apabila ada masalah-masalah di dunia ini. "Kalau tidak menjadi anggota Dewan Keamanan, ya itu tinggal di Majelis Umum saja atau di institusi-institusi PBB lainnya," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yakni menciptakan perdamaian dunia. Mulai dari upaya perdamaian di Afghanistan, permasalahan Rohingnya, dan masalah-masalah lain yang selalu dibicarakan di PBB.

"Namanya saja Dewan Keamanan, itu bagaimana memberikan kedamaian dan perdamaian di dunia ini. Jadi, atensi Indonesia seperti itu, menjaga stabilitas dan keamanan daripada negara lain," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla saat ini sedang berada di Tokyo, untuk menghadiri Konferensi Internasional ke-24 yang diselenggarakan oleh Nikkei. Konferensi ini digelar pada 11-12 Juni 2018 dengan mengangkat tema Bagaimana Menjaga Agar Asia Terbuka untuk Mencapai Kemakmuran dan Stabilitas itu. Wakil presiden diagendakan memberikan keynote speech pada hari kedua.

Konferensi internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Nikkei ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Bin Mohammad, dan Wakil Perdana Menteri Korea Kim Dong-Yeon. Selain itu, Wakil Perdana Menteri Vietnam Truong Hoa Binh, dan Wakil Perdana Menteri Singapur Teo Chee Hean juga turut hadir dalam konferensi tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement