*****

Bagaimana tafsir Pancasila era Jokowi? Pastilah berbeda dengan tafsir era Bung Karno (Demokrasi Terpimpin), era Pak Harto (Demokrasi Pancasila). Dimana bedanya dan bagaimana yang sebenarnya?

Itu yang publik belum sepenuhnya paham. Ketika muncul lembaga pengelola Pancasila, yang lebih ramai adalah perkara gaji, bukan gagasan. Walau belum ada tafsir resmi keluaran BP ideologi Pancasila yang sekelas Demokrasi Tepimpin dan Demokrasi Pancasila di zamamnya, sudah ada embrio.

Para pelaku dunia usaha, meributkan tumbuhnya etatisme dalam sisi ekonomi. Yaitu praktik dunia usaha era Jokowi yang semakin memperbesar peran pemerintah sendiri.

Itu sangat nampak dalam pembangunan infrastruktur yang massif. Bukan infrastrukturnya yang bermasalah, tapi peran pembangunan infrastruktur yang semakin dikerjakan oleh kontraktor pemerintah sendiri. Yang dominan adalah  BUMN/BUMD. Peran swasta dan bisnis masyarakat semakin terpinggirkan.

Inikah embrio konsep ekonomi Pancasila Jokowi, pengejawantahan Nawacitq? Bagaimana dengan sisi politik? Bagaimana sisi budaya?

Mundurnya Yudi Latif justru membuka hal yang lebih penting dibanding soal gaji, dan soal siapa ketua baru. Hal yang lebih besar soal tafsir Pancasila bagaimana yang sebaiknya berkuasa?

Siapapun pengganti Yudi Latif kelak, ia dihantui pertanyaan besar itu? Kembali ribuan mata dan taring di luar sana siap menerkam jika keluar kebijakan baru yang kontroversial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika