Sabtu 02 Jun 2018 20:07 WIB

Umrah tak Boleh Bicara Politik, HNW: Pasti Kelompok Sekuler

Hidayat menilai tak ada aturan yang melarang umrah agar tak bicara politik.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Foto: RepublikaTV/Fakhtar Khairon Lubis
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menyindir pihak-pihak yang menyebut umrah Prabowo Subianto dan Amien Rais sebagai umrah politik hanya karena keduanya bertemu Habib Rizieq Shihab (HRS) di Makkah. Menurutnya kelompok sekuler yang mempersoalkan pertemuan Prabowo, HRS dan Amiens Rais saat umrah dengan menyebut 'umrah politik'.

"Kelompok yang menyoalkan umrah kok membahas politik, pasti kelompok sekuler yang selalu ingin memisahkan antara agama dan politik," kata Hidayat kepada wartawan, Sabtu (2/6).

Sebab, kata Hidayat, kalau mereka paham, dalam sejarah di bulan suci Ramadhan justru berbagai persitiwa politik berlangsung. Di antaranya seperti Perang Badar Kubra hingga Fathul Makkah. Selain itu,  pembebasan Sunda Kelapa dari Portugis juga terjadi dalam Ramadhan.

Menurut Hidayat, Islam tidak pernah memisahkan antara persoalan politik dengan agama. Apalagi prosesi umrah yang cukup pendek. Sehingga kalau saat Ramadhan usai prosesi umrah, para tokoh politik Tanah Air ini bertemu di Makkah dan membicarakan hal yang bersifat politik, itu sesuatu yang wajar.

"Dan tidak ada Undang Undang yang melarang dan tidak ada hukum agama yang melarang. Umrah tidak boleh berbicara politik. Jadi pertemuan politik ini, silahkan saja," ujar Hidayat.

Baca juga,  Wasekjen PAN: Mengapa Umrah Prabowo dan Amien Dipersoalkan.

Menurutnya, kalaupun Presiden Jokowi berumrah dan membicarakan politik dengan tokoh politik Tanah Air yang politikus lain di Makkah juga tidak ada masalah. Karena tidak ada yang melarang. Pertemuan tersebut juga tidak akan mengganggu prosesi ibadah umrah yang cukup pendek.

"Dan bila tokoh politik yang umrah kemudian bertemu dan berbicara politik, maka itu sesuatu yang wajar saja," terangnya.

Kelompok pendukung pemerintah mempersoalkan umrah politik Ketua Umum Geridra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ini. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan tak elok ibadah diselingi membahas politik.

"Saya mau bilang orang mau jalan ke haji dan umrah namanya dalam Quran itu, kalau orang mau jalan ke haji dan umrah menurut aturannya, telepon aja orang tidak boleh pakai di sana konsentrasi untuk ibadah umrah dan haji di sana," kata Ngabalin kepada wartawan.

Dengan pertemuan Prabowo serta Amien Rais itu saat umrah itu, menurut Ngabalin, kepentingan politik praktisnya sangat terlihat. Dan ini kurang bagus dilihat oleh masyarakat di Tanah Air. Tidak enak didengar oleh umat Protestan, Hindu, dan lain-lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement