Gonjang-ganjing Gaji 'Selangit' Petinggi BPIP

Gaji BPIP diminta ditinjau ulang

Menanggapi kontroversi gaji pejabat BPIP ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta gaji bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP ditinjau ulang. Fadli menilai besaran gaji pejabat BPIP terlalu fantastis dan berlebihan untuk lembaga nonstruktural.

"Ini fantastis juga ya angkanya bahkan lebih tinggi dari (gaji) Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya," kata Fadli Zon seusai bertemu Gubernur DIY Sultan HB X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (28/5).

Penetapan gaji yang telah diatur dengan peraturan presiden itu, kata Fadli, bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi serta semangat penghematan keuangan negara. Apalagi, BPIP merupakan lembaga nonstrukturtal yang seharusnya lebih kecil dibandingkan BUMN atau lembaga tinggi lainnya.

"Ini bukan lembaga yang menghasilkan anggaran yang besar seperti BUMN, BI, dan lainnya. Selayaknya harusnya di bawah itulah," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Fadli mengatakan seandainya ada keleluasaan anggaran, sebaiknya diprioritaskan untuk keperluan masyarakat seperti gaji pegawai honorer atau lainnya. Ia meminta agar ada revisi terhadap gaji pejabat dan pimpinan BPIP ini.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi keppres tentang gaji pejabat BPIP ini. Mardani menilai hal tersebut tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik.

Pada dasarnya, dirinya mendukung adanya lembaga tersebut. Lembaga penting ini memang dibutuhkan dalam rangka penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

Namun, Mardani mengungkapkan, yang mengusik adalah badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. "Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3 miliar per orang per tahun," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (28/5).

Apalagi saat ini, kata Mardani, di tengah perekonomian Indonesia yang berat, rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, menggaji besar tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana. Padahal, masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat.

Mardani menambahkan, seharusnya pemerintah mencontoh Malaysia yang memotong gaji para menteri karena ekonomi sedang tidak stabil. Bukan sebaliknya, saat negara sedang defisit dan utang menumpuk, malah menggaji yang di luar batas kemampuan.