THR dan Gaji ke-13: Angin Surga PNS, Angin Lalu Honorer

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: M Fauzi Ridwan, Riga Nurul Iman

Tak semua bersuka dengan kepastian penggelontoran gaji ke-13 serta tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN. Para pegawai honorer yang juga mengharapkan bonus serupa pada Lebaran kali ini tak mendapatkan kegembiraan serupa.

"Harapan mah bisa dapat honor tambahan. Lumayan bisa nambah buat kebutuhan keluarga," ujar M Anwar, seorang tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, kemarin.

Dia mengatakan, selama menjadi THL empat tahun lamanya, penghasilan yang diperolehnya terbilang pas-pasan. Itu pun belum tentu mengakomodasi kebutuhan sehari-hari.

Hal senada disampaikan oleh Indra Lukman Purnama (26), salah seorang guru honorer. Ia berharap ada kepedulian dari pemerintah soal honor tambahan, khususnya menjelang Lebaran.

"Iya, mudah-mudahan pemkot mau berbaik hati memberikan uang tambahan," katanya.

Berdasarkan data Badan Pengelola Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, jumlah tenaga non-PNS (honorer dan THL) di Kota Cimahi mencapai 2.300 orang. Jumlah itu lebih dari separuh perbandingannya dengan PNS di Kota Cimahi yang mencapai 4.507 orang.

BPKAD Kota Cimahi menyiapkan anggaran THR bagi para ASN itu dengan nilai total Rp 19.071.873.477. Para honorer di Cimahi sedianya tergolong beruntung.

Para pegawai honorer dan tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi akan mendapatkan honor tambahan atau "kadeudeuh" menjelang Idul Fitri 2018.

"Ada, namanya honor pembinaan pegawai," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Muhammad Yani.

Dia mengatakan, uang tersebut diberikan dan dianggarkan oleh setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Di tempat lain, para pegawai honorer masih menanti kepastian serupa. “Kami berharap adanya THR sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian selama ini,” ujar Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Sukabumi Heriyanto, Jumat (11/5).

Menurut dia, para tenaga honorer, terutama guru, selama ini tidak mendapatkan THR. Minimal, kata Heriyanto, bila tidak ada THR, bisa ada kepedulian berupa kadeudeuh dari pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada kepastian informasi mengenai pemberian tambahan itu.

Heriyanto menerangkan, jumlah tenaga honorer di Sukabumi mencapai ribuan orang. Jumlah guru honorer yang ada di Kota Sukabumi saja mencapai sebanyak 2.226 orang. Para guru tersebut mengajar di tingkatan SD dan SMP.

Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang diangkat menjadi tenaga harian lepas (THL) pemkot sebanyak 198 orang. Para THL ini informasinya mendapatkan THR, tetapi harus sudah satu tahun bertugas.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih juga menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya tak memperhatikan nasib para honorer. "Padahal, kami juga ikut bekerja keras demi negara di berbagai daerah di pelosok," kata Titi.

Titi menuturkan, besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk gaji ke-13 dan THR PNS senilai Rp 35,7 triliun. Ini menunjukkan selama ini masih ada anggaran yang cukup yang dapat dialokasikan bagi honorer.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang ASN Pasal 131 A terkait peningkatan status tenaga honorer kategori II menjadi PNS tanpa tes melalui jalur penerimaan PNS. Dengan demikian, harapannya nasib para honorer dapat membaik.