Kamis 24 May 2018 18:08 WIB

Forum TSLP DIY Fokus Entasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Pengurus Forum TSLP Center lebih banyak para general manager dan direktur.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Yusuf Assidiq
Ketua Forum TSLP DIY Periode 2018-2020, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi (kiri).
Foto: Neni Ridarineni.
Ketua Forum TSLP DIY Periode 2018-2020, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Center DIY berkomitmen untuk berperan serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Untuk sementara, forum ini memprioritaskan programnya di 15 kecamatan.

Seperti disampaikan Ketua Forum TSLP DIY Periode 2018-2020, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi,  selama ini di DIY sebenarnya sudah ada forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kessos) di bawah Dinas Sosial DIY. Namun sekitar tiga tahun ini, dirasakan terkait permasalahan lingkungan dan pendidikan belum masuk agenda.

"Akhirnya dari Bappeda DIY membentuk CSR Center yang bidangnya lebih luas," kata Mangkubumi pada wartawan usai pertemuan dengan para pengurus Forum TSLP Center DIY yang baru dilantik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (24/5).

Dengan demikian, jelasnya, forum ini bisa mengajak BUMN/BUMD dan swasta untuk mensinergikan program CSR yang ada di masing-masing perusahaan dengan Pemda DIY. "Forum TSLP ini bisa membantu banyak permasalahan di antaranya ketimpangan dan kemiskinan. Karena itu pengurus Forum TSLP Center lebih banyak para general manager dan direktur di masing-masing dunia usaha," jelas Mangkubumi yang juga ketua Forum CSR Kessos DIY ini.

Pihaknya juga ingin bisa lebih mengajak kalangan dunia usaha untuk berkegiatan di forum CSR. "Kami memandang mereka sudah punya usaha di Yogyakarta. Jadi CSR yang merupakan bagian dunia usaha mereka untuk mendukung program Pemda DY," ujarnya.

Putri sulung Raja Keraton Yogyakarta ini menegaskan untuk sementara memprioritaskan program Forum TSLP Center DIY di 15 kecamatan. Perusahaan dengan programnya bisa bersama-sama melakukan pengentasan kemiskinan di suatu kecamatan. Misalnya di Kecamatan Saptosari ada yang menangani bidang pariwisata, pembangunan rumah, dan lain-lain.

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini banyak program CSR perusahaan, tetapi belum pernah ada yang mengoordinir setiap tahunnya. "Kami ingin menganalisa bahwa program yang masuk itu dampaknya di masyarakat bagaimana. Apakah tumbuh dan berkembang tidak? Hal ini butuh analisa agar program CSR merata dan menumbuhkan perekonomian DIY," kata Mangkubumi yang juga ketua Kadin DIY ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement