REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menunjuk pengurus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menjadi tenaga ahli utama bidang komunikasi. Ngabalin yang dulu sering mengkritik pemerintah, kini mengajak umat Islam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah ada di Istana. Saya sudah melihat cara kerja para menteri. Saya sudah datang kantor Wapres, saya sudah ketemu Bapak Presiden, saya sudah datang ketemu kepala staf kepala, divisi, deputi, menteri apa segala. Subhanallah di sini tiada hari orang berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, berpikir tentang kepentingan umat," kata Ngabalin, di kantornya, Kamis (24/5).
Dia pun mengimbau agar semua umat Muslim bisa mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka pemerintah harus didukung penuh karena sebuah pemerintahan dalam berbagai kitab suci bisa disebut sebagai representasi Tuhan di muka bumi.
"Karena itu saya mengimbau, mengajak tidak ada cara lain kecuali kita harus berikan dukungan penuh kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan urusan-urusan masyarakat,' ujarnya.
KSP menunjuk Ali Mochtar Ngabalin menjadi tenaga ahli utama bidang komunikasi sejak 1 Mei 2018. Dikutip dari siaran resmi KSP, pengangkatan Ali Mochtar ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2005 untuk memperkuat peran lembaga.
Dari perpres tersebut, Ali Mochtar Ngabalin menempati posisi sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan dipimpin oleh Eko Sulistyo.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin dilakukan untuk membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.
"Dia adalah politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya adalah sebagai tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai juru bicara presiden atau staf khusus presiden," kata Moeldoko.
Menurut dia, Ali Mochtar dipercaya untuk membantu mengomunikasikan kepada publik terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. "Sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas," kata dia menambahkan.
Terkait sikap politik Ali Mochtar pada masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan pemerintah dan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Moeldoko mengaku tak mempermasalahkan. "Bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik. Semua adalah partner demokrasi," kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika