REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, saat ini duduk sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan. Padahal sebelumnya, Ngabalin kerap melontarkan kritik pedas pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.
Ketika ditanya alasan dia berpindah haluan, Ngabalin menyebut bahwa dalam situasi perpolitikan, semua berjalan secara dinamis mengikuti perubahan yang ada.
"Orang bisa berbeda, itulah dinamika. Dinamis perubahan politik kita ini. Hari ini dia bisa menyatu. Dulu dia bisa menyatu yang satu jadi presiden, satu jadi wapres, pecah hari ini berlawanan. Sepanjang kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, Anda harus redamkan seluruh kebencian. Itu pikiranku, karena itu saya mau datang ke sini (KSP)," kata Ngabalin di kantornya, Kamis (24/5).
Dengan keberadaannya di kubu pemerintah saat ini, Ngabalin akan berupaya menyampaikan kepada masyarakat mengenai kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berbagai pemberitaan yang kurang tepat, fitnah, bahkan berita bohong pun diharap tidak menjadi bahan yang makin disebarluaskan. Terlebih, pemberitaan palsu atau fitnah dilarang oleh agama.
Kantor Staf Presiden (KSP) menunjuk pengurus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menjadi tenaga ahli utama bidang komunikasi sejak 1 Mei 2018. Dikutip dari siaran resmi KSP, pengangkatan Ngabalin ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2005 untuk memperkuat peran lembaga.
Dari perpres tersebut, Ali Mochtar Ngabalin menempati posisi sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan dipimpin oleh Eko Sulistyo.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin dilakukan untuk membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik. "Dia politisi senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya adalah sebagai tenaga ahli utama, bukan sebagai juru bicara presiden atau staf khusus presiden," kata Moeldoko.
Menurut dia, Ngabalin dipercaya untuk membantu mengomunikasikan kepada publik terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. "Sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas," kata dia menambahkan.
Terkait sikap politik Ngabalin pada masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan pemerintah dan mengkritik Presiden Joko Widodo, Moeldoko mengaku tak mempermasalahkan. "Bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik. Semua adalah partner demokrasi," kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika