REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengenakan pakaian serbahitam sebagai simbol keprihatinan lembaganya atas banyaknya korban aksi teror yang dilakukan para teroris. Selain itu, hal tersebut juga sebagai simbol keprihatinannya karena DPR kembali menjadi kambing hitam munculnya aksi teror tersebut.
"Saya mengenakan pakaian hitam-hitam ini bukan tanpa makna, namun ingin menunjukkan keprihatinan atas banyaknya korban aksi biadab para teroris dan keprihatinan karena DPR menjadi kambing hitam atas terjadinya peristiwa bom terorisme," kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5).
Hal itu dikatakannya terkait kritik banyak pihak yang menyalahkan DPR karena belum tuntas menyelesaikan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di panitia khusus. Bambang mengatakan, semua pihak pasti paham bahwa DPR tidak bisa membuat UU tanpa pemerintah sehingga institusinya tidak bisa berjalan sendiri dan semua bergantung pada dinamika internal pemerintah itu sendiri.
Menurut dia, DPR bersama pemerintah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk mempercepat penyelesaian perubahan RUU Terorisme demi memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme, yang menjadi musuh bagi kita semua. "Kami juga meminta sekali lagi kepada pemerintah agar bersikap satu suara dalam pembahasan RUU tersebut," katanya.
Dia memberikan apresiasi dan dukungan kepada pihak kepolisian yang telah bertindak sigap di lapangan, termasuk menangkap jaringan terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan beberapa daerah lainnya.
Bambang menekankan agar penjagaan di tempat ibadah, objek vital negara, dan sarana publik lainnya ditingkatkan serta dilakukan secara berkelanjutan, khususnya pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
"Saya mengimbau kepada masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat juga diminta aktif berpartisipasi melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui ada kegiatan atau ada orang yang mencurigakan di lingkungannya masing-masing," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pengamanan narapidana teroris, dia mendesak Kementerian Hukum dan HAM dan pimpinan Polri melakukan evaluasi sistem pengamanan narapidana teroris sehingga peristiwa di Mako Brimob, Kelapa Dua, beberapa hari yang lalu tidak terulang kembali.
Dia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap segala bentuk aksi terorisme serta pembinaan atau deradikalisasi bagi pelaku yang sudah tertangkap beserta seluruh keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
