Rabu 09 May 2018 08:02 WIB

Menpan-RB : Revolusi Pelayanan Publik tak Bisa Ditahan Lagi

Penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah kenicsayaan.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan program Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/4).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyampaikan program Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, saat ini sedang terjadi revolusi pelayanan publik. Pelayanan yang dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan, kata dia, kini dengan dukungan teknologi informasi dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.

Hal itu dia sampaikan saat membuka Display Inovasi Pelayanan Publik Kota Solok di Terminal Bareh Solok, Sumatra Barat, Selasa (8/5). Bahkan, dia mencontohkan, pelayanan untuk pembentukan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang semula memerlukan waktu berbulan-bulan, saat ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit.

"Revolusi pelayanan publik seperti ini tampaknya tidak bisa ditahan lagi. Dengan tingginya tuntutan masyarakat serta persaingan global, mau tidak mau penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah kenicsayaan," kata Asman melalui siaran pers kepada Republika, Selasa (8/5).

Menurut Asman, revolusi pelayanan publik seperti ini sangat menguntungkan masyarakat karena dapat menghemat waktu dan biaya serta memberikan kemudahan. Demikian juga bagi pemerintah, yang akan mengurangi pembiayaan operasional, pembuatan gedung, dan menghemat penggunaan sumber daya manusia.

"Karena itu, saya berharap pelaksanaan Display Inovasi ini dapat menginspirasi gerakan inovasi pelayanan publik, bukan hanya di Kota Solok, tetapi di seluruh Sumatra Barat," kata dia.

Sementara itu, dia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Solok yang sudah mampu menghadirkan 159 inovasi baru. Asman mendorong wali kota terus melakukan inovasi yang dilakukan. ASN dalam pelayanan publik jangan hanya fokus dengan serapan anggaran saja, tetapi fokus pada efek manfaat dari program kerja tersebut yang dirasakan dampaknya terhadap masyarakat.

"Jangan sampai anggaran yang ada, setengahnya untuk perjalanan dinas saja," kata Menteri Asman menegaskan.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, sejak tahun 2015 hingga 2018 pihaknya telah melakukan pendampingan untuk program Laboratorium Inovasi di 58 pemerintah daerah, dan telah menghasilkan 5.324 ide inovasi. Menurut Adi, Kota Solok yang merupakan laboratorium pertama di Provinsi Sumatra Barat harus menjadi magnet bagi daerah lainnya.

"Peluncuran ini merupakan momentum yang bersejarah sebab Wali Kota Solok memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi-inovasi di sektor publik," ungkap dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement