REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan hari buruh di Indonesia harusnya bisa menjadi momentum mempererat seluruh elemen bangsa. Namun demikian, Presiden Joko Widodo jangan melupakan usaha perbaikan buat seluruh nasib buruh di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka dalam peringatan hari buruh, Selasa (1/5) di Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Rieke juga menyingung isu invasi tenaga kerja asing yang dinilainya terlalu dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu.
"Kerja layak itu kondisi-kondisi bagaimana juga harus ada proteksi, harus ada akses yang baik bagi tenaga kerja Indonesia tanpa kita mengatakan anti tenaga kerja asing dan kita tidak ingin isu ini kemudian diangkat menjadi isu perpecahan," kata Rieke.
Rieke menyampaikan hal itu terkait dengan terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang sempat ditentang sejumlah pihak. Rieke menegaskan kerja sama dengan pihak luar negeri itu sangat penting.
Ini mengingat, kata dia, ada sebanyak tiga juta warga indonesia yang kini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hubungan baik itu diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dialami para TKI.
"Untuk itu kita harus melakukan juga kerja sama, dukungan dengan para pekerja di luar negeri untuk membantu jika ada masalah terhadap TKI kita yang bekerja di luar negeri," kata Rieke.
Pada aksi unjuk rasa ini, Rieke sempat masuk ke kantor Jokowi bersama beberapa anggota dari KRPI dan perwakilan buruh. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan mandat Panca Maklumat.
Isi dari mandat tersebut adalah, pertama bentuk segera Badan Riset Nasional. Kedua, wujudkan Tri Layak untuk Rakyat Pekerja, yakni Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak untuk seluruh pekerja. Ketiga, segera penuhi lima Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.
Keempat, memberi keadilan kepada seluruh pekerja yang berstatus sukarelawan, baik TKK, Honorer, kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Non PNS, dan sebagainya. Kelima, menyelematkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai konstitusi dan UUD 1945.
Selepas masuk Istana, di hadapan puluhan wartawan Rieke juga menyampaikan kepada Menteri Tengah Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri KRPI bersama anggota buruh lainnya telah mendeklarasikan Panca Maklumat yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Di hadapan Menaker, Rieke juga membacakan selembar kertas berisi Panca Maklumat. Usai dibacakan lembaran kertas tersebut diserahkan ke Menaker.
"Selamat bekerja agar mandat untuk Presiden dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap berjuang untuk pekerja Indonesia," kata Rieke sambil mengepal erat tangan menaker.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
