REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung yang diwakili Penjabat Sementara Wali kota Bandung, Muhamad Solihin menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta , Senin (30/4). Musrenbangnas RKP 2019 dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas kali ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Muhamad Solihin mengatakan Pemkot Bandunh sangat mendukung upaya pemerrintab pusat dalam hal percepatan birokrasi. Hal paling penting dan utama adalah waktu. Sebab di sisi waktu, Indonesia mah kalah dengan negara Asia lainnya.
"Seperti yang dikatakan Presiden bahwa yang terpenting adalah waktu terutama dalam hal perizinan modal asing serta perizinan di daerah dan pelayanan masyarakat," kata Solihin seperti dalam siaran persnya, Selasa (1/4).
Solihin juga menambahkan kebijakan serta birokrasi pelayanan masyarakat harus dipermudah serta dipercepat. Sesuai kebijakan pusat, pelayanan harus memangkas beberapa birokrasi terutama yang berkaitan dengan usaha dan penanaman modal.
"Kita di daerah juga harus memangkas birokrasi terutama dalam hal perizinan usaha dan pelayanan masyarakat. Tetapi dengan tetap menjaga normatif prosedur dan dengan menekan waktu sesegera mungkin," ujarnya.
Solihin menilai, kalahnya Indonesia oleh negara tetangga di Asia Tenggara di segi ekspor, impor dan perekonomian dikarenakan birokrasi yang panjang. Oleh karenanya birokrasi menjadi hal penting untuk segera ditingkatkan percepatannya.
Pada Musrenbangnas 2018, Presiden RI, Joko Widodo menekankan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka produktivitas tinggi dituntut untuk meningkat. Jokowi menegaskan, rantai prosedur atau birokrasi yang berbelit-belit sudah harus ditinggalkan. Jika mindset masih seperti itu akan sulit untuk maju.
"Empat minggu yang lalu saya luncurkan Indonesia 4,0. Revolusi industri Indonesia sudah di depan kita. Sekarang bukan lagi yang kuat mengalahkan yang lemah tapi yang cepat mengalahkan yang lambat," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menerangkan, penyelarasan pembangunan daerah dengan tujuan akhir adalah perancangan RKP (Rencana Kerja Pembangunan).
"Rancangan Awal RKP disempurnakan dengan usulan dari pemerintah daerah yang di musyawarahkan pada Musrenbang di tiap Provinsi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika