REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon optimistis usulan pembentukan Panitia Khusus (pansus)uku Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing, mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain. Fadli yakin syarat minimal pembentukan pansus angket terpenuhi.
Hal itu diungkapkan Fadli setelah Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini ikut menandatangani usulan pembentukan Pansus Angket TKA pada Senin (30/4). "Setelah nanti teman-teman PKS juga akan menandatangani. Rekan-rekan dari beberapa juga, mungkin dari partai lain, PAN kita harapkan ikut," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/4).
Bahkan, Fadli menyebut juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait Pansus TKA. "Kemaren juga saya bicara ama Cak imin bahkan ada temen PKB juga akan ikut tandatangan," ujar Fadli.
Sementara, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga mengajak fraksi lain ikut menandatangani usulan Pansus TKA. Sebab hanya dengan Pansus Angket dapat memeriksa kebenaran isu serbuan TKA ke Indonesia yang menjadi keresahan masyarakat saat ini.
"Makanya itu urgensi adanya Pansus ini mudah-mudahan saya ajak (fraksi lain) tapi nggak memaksa bisa mengutus perwakilannya," ujar Jazuli.
Ia juga menegaskan, penandatanganan usulan Pansus Angket TKA bukan karena ketidaksukaan pihak oposisi ke Pemerintah. "Ini bukan karna suka atau tidak suka dengan pemerintah tapi ini lebih sebagai wakil rakyat tentu kita harus bertanggung jawab untuk menjawab persoalan-persoalan yang jadi kegelisahan rakyat," kata Jazuli.
Sebelumnya, usulan pembentukan Pansus Angket TKA diinisiasi oleh Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra. Hingga saat ini baru ada enam anggota DPR dari dua fraksi yang telah menandatangani Pansus Angket. Sesuai syarat ketentuan, Pansus Angket dapat dilanjutkan jika disetujui minimal 25 anggota DPR minimal dari dua fraksi.
Mereka yakin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota DPR dari Partai Gerindra lainnya Muhammad Syafii, Sultan Adil Hendra, Heri Gunawan, dan dari PKS Jazuli Juwaini, dan Fahri Hamzah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika