REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan Amien Rais yang menyebutkan ceramah agama di lembaga pemerintahan perlu disisipi unsur politik.  Namun, Tjahjo tak mempermasalahkan pernyataan Amien tersebut asalkan ceramah agama yang disisipi unsur politis harus berdasarkan rujukan masing-masing kitab suci. 

"Semua mau ceramah politik, ceramah budaya, ceramah media, silakan. Tapi, kalau ceramahnya di masjid rujukannya ya Alquran dan hadis dong. Kalau di gereja rujukannya ya Alkitab. Ceramah di vihara sesuai Weda. Itu aja intinya," kata Tjahjo di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4). 

Tjahjo menilai, ceramah agama yang disisipi dengan unsur politik akan berbahaya jika tak ada rujukan dari kitab agama.  "Kalau ceramah soal politik, ya ada rujukannya. Kalau tidak, ya rusak nanti," tambahnya.  Tjahjo juga tak mempersoalkan penyelenggaraan ceramah keagamaan berunsur politis di lingkungan pemerintahan. 

Terkait peristiwa ini, Tjahjo pun enggan menyalahkan Amien yang memberikan pernyataan tersebut. Menurut dia, kesalahan ada di pihak penyelenggara. "Yang salah bukan Amien Rais-nya. Yang mengundang dan yang menyediakan fasilitasnya. Kalau itu memang dianggap salah. Kalau dianggap salah," ujar dia. 

Sebelumnya, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, memberikan muatan politik di dalam pengajian adalah hal yang wajib. "Ini dalam ulang tahun Ustazah Peduli Negeri, pengajian-pengajian disisipkan politik itu harus," kata Amien di Balai Agung, Balai Kota DKI. 

Dalam pesan politiknya, Amien mengatakan, saat ini elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai pejawat kian menurun. Padahal, untuk memenangkan kembali pemilihan umum (pemilu), pihak pejawat harus memiliki suara lebih dari 50 persen.

Menurut Amien, fenomena itu sebagai kesempatan yang baik. Ia mengajak para ustazah yang hadir untuk tidak menyia-nyiakan momentum tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika