Kamis 26 Apr 2018 05:00 WIB

Bertemu Jokowi, PA Alumni 212: Tidak Bahas Dukungan Capres

Ketua GNPF Ulama menegaskan pertemuan dengan presiden tidak membahas soal politik.

Anggota Tim 11 Alumni 212 Nur Sukma bersama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Tim 11 Alumni 212 Muhammad Al Khaththath dan Ketua Tim 11 Alumni 212 Misbahul Anam (dari kiri) memberikan paparan saat melakukan konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (25/4).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Anggota Tim 11 Alumni 212 Nur Sukma bersama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Tim 11 Alumni 212 Muhammad Al Khaththath dan Ketua Tim 11 Alumni 212 Misbahul Anam (dari kiri) memberikan paparan saat melakukan konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (25/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan tidak ada pembahasan soal politik ataupun keputusan dukung mendukung untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Ahad (22/4) lalu. Yusuf mengatakan, pertemuan dengan presiden hanya untuk membahas kriminalisasi ulama dan aktivis 212.

"Pertemuan dengan presiden kemarin tidak ada soal mendukung (di pilpres) dan lain sebagainya. Pertemuan kemarin hanya khusus membicarakan ketidakadilan yang dialami para ulama, habib dan para tokoh 212," ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (25/4) sore.

Yusuf melanjutkan, permintaan yang diajukan oleh 11 ulama alumni 212 yang bertemu dengan presiden masih sama dengan yang disampaikan saat di Istana Negara tahun 2017 lalu. Ulama alumni 212 merasa perlu menyampaikan permintaan itu lagi, karena instruksi yang diberikan presiden ke Menkopolhukam untuk menyelesaikan persoalan kriminalisasi ulama tidak ada kepastian.

"Tidak ada dan tidak pernah berpikir pertemuan dengan presiden, Ahad lalu, terkait calon presiden atau pemilihan legislatif maupun pilkada," tegasnya lagi.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad Al Khaththath. Ia mengatakan pembahasan dari pertemuan kemarin murni soal kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Salah satu kasus yang dibahas adalah kasus dugaan makar, seperti yang dituduhkan kepadanya. Al Khaththath dituduh membiayai rencana makar dengan Rp 18 juta.

"Tidak mungkin biayai makar kok Rp 18 juta. Itu biaya makan, bukan makar. Jadi fokus membahas masalah kriminalisasi ulama, tidak ada urusan politik dukung mendukung," ujarnya.

(Baca juga: Bertemu Alumni Aksi 212, Jokowi: Menyelesaikan Masalah Umat)

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan dengan tokoh alumni 212 merupakan sesuatu yang biasa. Ia mengaku memang sering bertemu dengan sejumlah ulama, baik di Jakarta, Bogor, maupun saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Jokowi mengatakan, pertemuan itu untuk menjalin silaturahim dengan para ulama, habib, kyai ataupun ustadz yang ada di seluruh provinsi Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement