REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengatakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menujukkan pemerintah tidak memahami persoalan masyarakat. Ia menilai, adanya Perpres tersebut tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional.
"Khususnya merugikan SDM lokal serta hal, ini tentunya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 dimana mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan hidup yang layak. Aturan ini dapat mempersempit jumlah lapangan kerka bagi pekerja lokal. Regulasi tersebut dinilai memudahkan pekerja asal Cina menyerbu Indonesia," kata Dailami, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (19/4).
Selain itu, menurut dia, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 yang berisi tenaga kerja yang boleh kerja di Indonesia bukan hanya memiliki kemampuan, tetapi juga mengerti bahasa asing yang menyebabkan skill dan teknologinya bisa ditransfer ke orang lokal. Sedangkan TKA yang datang ke Indonesia tidak paham Bahasa Indonesia.
Dailami melanjutkan, sebaiknya Perpers ini dicabut karena tidak melindungi tenaga kerja lokal serta tidak menyerap tenaga kerja lokal. Sementara di sisi lain, Indonesia tengah menuju bonus demografis, di mana jumlah angkatan kerja terus bertambah dan puncaknya diperkirakan tahun 2020 sampai 2030.
"Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, ini akan memunculkan masalah sosial baru. Artinya sebaiknya pemerintah lebih baik menggenjot pembangunan SDM lokal dan suprastruktur dalam negeri agar banyak diserap industri dan bisnis," ujar dia.
Hadirnya Perpres tersebut, Dailami menilai, justru makin memperlihatkan kebijakan pemerintah tidak pro rakyat dan bentuk kegagalan dari janji kampanye untuk menyediakan lapangan kerja bagi Warga Indonesia. Ia pun mengungkapkan keprihatinannya karena banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mencari pekerjaan.
"Poinnya, pemerintah sangat jelas gagal dalam mengelola perekonomian terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja sesuai dengan janji-janjinya," kata Dailami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika