REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menolak berkomentar tentang rencana perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia meminta para kepala dinas (kadis) untuk bekerja sebaik-baiknya.
"Give the best, be the best. Itu yang ingin saya sampaikan," kata Sandiaga di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/4).
Pernyataan ini muncul saat Sandiaga mendapat pertanyaan tentang usulan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik untuk mengganti Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan. Ia mengatakan tak akan mengomentari perombakan SKPD dari posisi per posisi. "Saya enggak mau komentar posisi per posisi. Enggak ada tanggapan," kata dia.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, ia telah menyampaikan kepada para pejabat SKPD untuk bekerja seperti biasa. Ia meminta mereka untuk fokus pada kinerja, sebab proses perombakan ini baru akan dimulai. "Kalau Anda berkinerja dengan baik, jangan pernah ada kekhawatiran," kata dia.
Pada akhir Maret, Sandiaga menyatakan akan mulai melakukan tinjauan terkait perombakan SKPD pada awal April. Ia menyatakan panitia seleksi saat ini sudah terbentuk.
Sandiaga mengatakan, perombakan SKPD ini dilakukan untuk meningkatkan birokrasi. Kebijakan ini juga terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran di Pemprov DKI. Hingga Maret 2018, anggaran yang terserap baru Rp 5,8 triliun atau 8,1 persen. Padahal target Pemprov adalah Rp 6 hingga 7 triliun per bulan. "Ini catatan buat kami, salah satu yang menjadi masukan bahwa kok penyerapannya rendah sekali. Apa ada yang salah di dinas-dinas?" kata dia.
Senin (16/4) kemarin, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut beberapa nama kepala dinas yang layak diganti, di antaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sopan Adrianto, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Dian Ekowati.
Agustino dinilai kurang menguasai program-program yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Taufik menilai Sopan tak memiliki semangat dalam menjalankan program-programnya. Padahal, seorang kepala dinas dituntut memiliki mental yang kuat. Apalagi saat ini kinerja Pemprov DKI mendapatkan pengawasan dari banyak institusi, di antaranya KPK, kejaksaan, dan Bareskrim Polri.
Selain itu, kata Taufik, latar belakang pendidikan juga berpengaruh pada sikap dan mental kepala dinas. Ia mencontohkan Kepala Diskominfotik Dian Ekowati yang memiliki latar belakang pendidikan tak sesuai dengan jabatannya saat ini. Sebagai pemegang kebijakan dalam bidang komunikasi dan statistik, ia berlatar bidang kesehatan dengan titel dokter gigi (drg) dan magister administrasi rumah sakit (MARS).
Taufik menyarankan Pemprov DKI melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja para kepala dinas. Hal itu dirasa perlu segera dilakukan. "Saran saya akhir bulan ini mesti kelar itu. Ganti aja orang yang enggak komitmen, yang enggak kompeten," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
